Nduga, Tualnews.com — Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, resmi memasuki tahap krusial.
Ujian tertulis dijadwalkan berlangsung di Jayapura, namun klaim independensi Panitia Seleksi (Pansel) mulai mengundang tanda tanya publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Nduga, Muhammad Tahir, menegaskan seluruh proses teknis seleksi berada sepenuhnya di tangan Pansel.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan dalam tahap awal berupa pelimpahan kewenangan dari kepala daerah.
“Semua teknis sudah dilimpahkan ke Pansel. Kami hanya menjalankan penugasan awal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Tualnews.com, Selasa (24/3/2026).
Namun, di balik pernyataan normatif tersebut, komposisi Pansel justru memantik sorotan.
Panitia disebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, didampingi Kepala Inspektorat Provinsi, serta tiga akademisi dari Universitas Cenderawasih.
Dominasi unsur birokrasi dan akademisi ini dinilai belum tentu menjamin steril dari kepentingan, terutama dalam konteks perebutan jabatan strategis di daerah rawan konflik kepentingan seperti Nduga.
Dari sisi jumlah peserta, seleksi juga menyisakan pertanyaan. Awalnya tujuh orang mendaftar, namun tiga langsung gugur di tahap administrasi karena berkas tidak lengkap.
Artinya, hanya segelintir kandidat yang kini bertarung menuju kursi Sekda definitif, sebuah posisi vital dalam mengendalikan roda birokrasi daerah.
“Empat dari internal, tiga dari luar. Yang tidak lengkap berkasnya gugur,” jelas Tahir.
Tahapan asesmen sebelumnya telah digelar dengan melibatkan pihak akademik di Bali, termasuk kerja sama dengan Universitas Udayana dan BKPSDM Bali.
Kini, ujian tertulis menjadi penentu berikutnya dalam proses yang seharusnya mengedepankan meritokrasi.
Meski demikian, publik masih menanti transparansi lebih jauh, bagaimana standar penilaian ditetapkan, siapa yang mengawasi independensi Pansel, dan sejauh mana intervensi politik benar-benar dapat ditekan?.
Di tengah dinamika itu, Tahir memastikan dirinya tidak ikut dalam kontestasi. Ia mengklaim sejak awal hanya berperan sebagai penjembatan menuju Sekda definitif.
“Saya tidak ikut seleksi. Komitmen saya hanya mengawal sampai ada Sekda definitif,” tegasnya.
Menariknya, dalam refleksi hampir satu tahun menjabat Plt Sekda, Tahir justru menyinggung faktor non-teknis yang kerap menjadi penentu di Nduga.
Ia bahkan memberi sinyal bahwa posisi strategis seperti Sekda sebaiknya diisi oleh putra daerah.
Pernyataan ini bisa dibaca sebagai realitas lapangan atau justru kode keras bahwa seleksi berbasis merit masih berbenturan dengan pertimbangan identitas lokal.
Dengan tahapan yang terus berjalan, satu pertanyaan mendasar belum terjawab: apakah seleksi ini benar-benar menghasilkan birokrat terbaik, atau sekadar formalitas administratif untuk mengesahkan pilihan yang sudah “disiapkan”?
Penulis : Nerius Rahabav
