Ambon, Tualnews.com — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, menilai persoalan infrastruktur sekolah dan distribusi tenaga guru masih menjadi tantangan utama dalam sektor pendidikan di Maluku.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku, Rabu (01/04/2026).
Yan mengungkapkan, pembangunan infrastruktur pendidikan hingga kini belum mampu menjawab seluruh kebutuhan di lapangan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut menjadi salah satu penyebabnya.
“Masih ada lebih dari 100 sekolah yang belum memiliki lahan sendiri. Kondisi ini menjadi kendala dalam pembangunan ruang kelas maupun fasilitas pendukung lainnya,” kata Yan.
Ia menilai program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi masih belum menyentuh persoalan mendasar, padahal keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk menunjang kualitas pembelajaran.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah strategis, termasuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyediaan lahan serta pembangunan sarana pendidikan.
Selain infrastruktur, Yan juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga guru. Ia menyebut masih terjadi penumpukan guru di Kota Ambon, sementara sejumlah daerah lain kekurangan tenaga pengajar.
“Kondisi ini perlu segera ditata agar distribusi guru lebih merata sesuai kebutuhan di setiap daerah,” ujarnya.
Menurut dia, pemerataan tenaga pendidik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Maluku.
DPRD Maluku pun meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dan terukur guna mengatasi persoalan tersebut agar peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan optimal.
