Manokwari, Papua Barat, Tualnews.com – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 pada 1 Juni 2026 dimanfaatkan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari sekaligus Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HRD), Yan Christian Warinussy, untuk menyampaikan seruan tegas kepada Prabowo Subianto.
Warinussy mendesak Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan menghentikan pendekatan keamanan melalui operasi militer yang selama puluhan tahun diterapkan di Tanah Papua.
Menurutnya, strategi tersebut tidak berhasil menyelesaikan akar persoalan Papua dan justru meninggalkan berbagai dampak kemanusiaan yang serius.
“Selama lebih dari lima dekade, pendekatan keamanan yang mengedepankan operasi militer terbukti belum mampu menghadirkan penyelesaian yang berkelanjutan terhadap persoalan Papua,” tegas Warinussy dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Senin (1/6/2026).
Ia menilai berbagai operasi keamanan yang berlangsung selama ini telah memunculkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Menurutnya, sejumlah kasus yang menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil kerap tidak mendapatkan investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel.
“Sering kali korban sipil langsung dilekatkan dengan stigma sebagai anggota atau simpatisan KKB. Akibatnya, ruang untuk mencari kebenaran dan keadilan menjadi semakin sempit,” ujarnya.
Warinussy menegaskan, label separatisme tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup proses akuntabilitas negara terhadap dugaan pelanggaran HAM.
“Negara hukum yang demokratis harus mampu membedakan antara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil yang dijamin konstitusi,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi ribuan warga sipil yang hingga kini masih hidup dalam situasi rentan akibat konflik berkepanjangan di sejumlah wilayah seperti Nduga, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Maybrat, dan Tambrauw.
Banyak warga, kata dia, terpaksa mengungsi ke hutan-hutan dan meninggalkan kampung halaman tanpa kepastian perlindungan hukum maupun jaminan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Mereka kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber penghidupan yang layak. Padahal hak-hak tersebut dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional,” ungkapnya.
Warinussy juga mengkritisi sejumlah proses hukum yang menjerat warga sipil yang memilih kembali menyerahkan diri kepada negara, namun kemudian menghadapi proses peradilan yang dipertanyakan dari sisi standar pembuktian.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendekatan keamanan yang selama ini ditempuh pemerintah.
Karena itu, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81, ia mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah bersejarah dengan menghentikan operasi militer di Papua dan membuka ruang dialog yang setara, bermartabat, dan damai antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Papua.
“Keberadaan aspirasi politik mengenai Papua Merdeka tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai ancaman yang harus dijawab dengan kekuatan bersenjata. Dalam negara demokrasi, setiap persoalan politik harus diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, negosiasi, dan pencarian solusi yang berkeadilan,” tegasnya.
Warinussy menilai tantangan terbesar Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia bukanlah mempertahankan pendekatan keamanan tanpa batas waktu, melainkan membangun jalan damai yang mampu menyelesaikan konflik Papua secara bermartabat dan berkelanjutan.
“Semangat Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah harus menjadi fondasi utama dalam mencari solusi atas konflik Papua. Sudah saatnya negara mengedepankan dialog daripada senjata, kemanusiaan daripada kekerasan, serta keadilan daripada stigma,” pungkasnya.
