MANOKWARI, Tualnews.com – Jaringan Damai Papua (JDP) kembali mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, menilai pendekatan keamanan yang terus ditempuh negara belum mampu menghentikan siklus kekerasan.
Sebaliknya, kata Warinussy, konflik yang berlangsung sejak awal integrasi politik Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei 1963 terus menimbulkan korban jiwa, baik warga sipil maupun pihak yang bertikai.
Menurut JDP, konflik yang telah berlangsung lebih dari lima dekade itu sudah saatnya diselesaikan melalui meja perundingan, bukan semata-mata dengan pendekatan militer.
“Dialog tidak akan membunuh siapa pun. Justru dialog merupakan jalan paling bermartabat untuk menata masa depan Papua dan Republik Indonesia,” tegas Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, dalam Rilis Pers yang diterima media ini, Kamis 9 Juli 2026.
JDP mengingatkan gagasan penyelesaian damai bukanlah konsep baru.
Kata Warinussy, Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui buku Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future yang dipimpin Muridan S. Widjojo pada 2009 telah memetakan empat akar utama konflik Papua.
Empat persoalan tersebut meliputi marjinalisasi Orang Asli Papua akibat pembangunan ekonomi dan migrasi, kegagalan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat, persoalan sejarah serta identitas politik Papua dengan Jakarta, hingga tuntutan pertanggungjawaban atas berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu.
JDP menilai rekomendasi dalam Papua Road Map masih sangat relevan hingga saat ini.
” Khusus mengenai persoalan politik, penelitian tersebut menegaskan bahwa dialog merupakan pilihan paling rasional sebagaimana pernah diterapkan dalam penyelesaian konflik di Aceh, ” Tegasnya.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata sepanjang semester pertama tahun 2026, terutama di wilayah Kabupaten Intan Jaya dan sejumlah daerah lainnya di Papua, JDP meminta pemerintah segera mengubah pendekatan penyelesaian konflik.
Menurut JDP, langkah perundingan harus melibatkan seluruh pihak yang selama ini berada dalam pusaran konflik, yakni pemerintah pusat dan daerah bersama Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia di satu pihak, dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Komite Nasional Papua Barat, serta United Liberation Movement for West Papua di pihak lainnya.
JDP menegaskan penyelesaian konflik melalui negosiasi akan membuka peluang bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan sekaligus menghentikan jatuhnya korban jiwa yang terus berulang.
“Negara perlu mempertimbangkan secara serius pilihan damai. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula penderitaan masyarakat sipil yang menjadi korban. Dialog adalah langkah yang harus segera dimulai,” tegas Juru Bicara JDP.
JDP berharap Presiden Prabowo Subianto menjadikan dialog sebagai kebijakan strategis untuk mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua serta membangun masa depan yang damai, adil, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Papua dalam bingkai Indonesia.
