Merdeka Dalam Jeritan 81 Tahun
Oleh : Rijali Sun, S.AP, S.M, S.H, M.H
81 tahun sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bendera Merah Putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri.
Upacara, karnaval, dan lomba 17-an digelar meriah. Namun di balik kemeriahan itu, masih terdengar “jeritan” dari masyarakat yang merasa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan.
Realita sosial yang belum usai
Tiga masalah sosial paling terasa tahun ini:
1. Kesenjangan ekonomi dan PHK massal.
Data BPS pertengahan 2026 mencatat angka pengangguran terbuka masih di atas 5,2%. Gelombang PHK di sektor manufaktur dan startup membuat banyak keluarga di kota besar hingga daerah kehilangan sumber pendapatan. Harga beras, minyak, dan listrik terus naik, sementara upah tidak bergerak secepat itu.
2. Kesehatan dan pendidikan yang timpang
Di sejumlah daerah 3T di rumah sakit, puskesmas kekurangan dokter dan obat. Sekolah masih kekurangan guru ASN dan akses internet. Anak-anak terpaksa belajar dengan fasilitas seadanya. Beasiswa dan program bantuan sering tersendat di birokrasi.
3. Krisis kepercayaan publik
Kasus korupsi, pungli, dan layanan publik yang lambat membuat masyarakat apatis. Aspirasi warga di media sosial dan demonstrasi kerap dianggap “angin lalu” tanpa tindak lanjut konkret. Rasa “tidak didengar” inilah yang menjadi jeritan paling keras di HUT ke-81 ini.
“Tidak ada perhatian dan solusi yang nyata”
Rakyat mengeluh program pemerintah berjalan sektoral dan seremonial. Bantuan sosial cair terlambat.
Penataan UMKM jalan di tempat karena akses modal dan pasar masih sulit. Isu lingkungan seperti alih fungsi lahan dan pencemaran juga belum ada penyelesaian menyeluruh, padahal berdampak langsung ke nelayan dan petani.
“Merayakan Kemerdekaan, tapi tiap bulan bingung bayar sekolah dan berobat. Janji ada, solusinya mana?”
Untuk Indonesia yang lebih baik di usia 81
Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat merasa aman, sehat, dan punya harapan.
Ada 4 langkah yang bisa jadi prioritas bagi Pemerintah untuk merespon Jeritan tersebut:
1. Turun langsung dan selesaikan di akar masalah
Pemerintah pusat dan daerah perlu audit program bantuan. Pastikan tepat sasaran, tidak bertele-tele. Buka pos pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti dalam 14 hari kerja.
2. Lindungi lapangan kerja dan UMKM
Berikan insentif pajak dan pelatihan digital untuk UMKM. Kawal industri padat karya agar tidak terus-terusan PHK. Dorong investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, bukan hanya padat modal.
3. Meratakan layanan dasar
Tambah dokter, guru, dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Pastikan 1 puskesmas punya obat esensial. Internet desa bukan lagi proyek, tapi kebutuhan pokok seperti listrik.
4. Kembalikan kepercayaan lewat transparansi
Publikasikan anggaran dan hasil program secara terbuka per kecamatan. Libatkan RT, RW, tokoh adat, dan pemuda dalam pengawasan. Hukuman untuk koruptor harus tegas dan berkepastian.
81 tahun merdeka bukan sekadar usia. Ini pengingat bahwa kemerdekaan bukan hadiah yang selesai di 1945, melainkan pekerjaan rumah yang harus diteruskan tiap generasi.
Selama masih ada anak yang putus sekolah karena biaya, pasien yang ditolak rumah sakit karena BPJS bermasalah, dan pekerja yang dirumahkan tanpa kepastian, maka “Merdeka” akan tetap terdengar seperti jeritan.
Tugas kita bersama di usia 81 ini: mengubah jeritan itu menjadi tawa, kerja, dan harapan.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka.
Penulis adalah
Dosen Hukum Tata Negara STIA Darul Rachman Tual
