Ambon, Tualnews.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias mendorong percepatan kesiapan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di delapan kabupaten/kota di Maluku guna memperluas akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
Berdasarkan data rencana pembangunan PLTS yang diterimanya, terdapat 100 entri lokasi dengan estimasi kebutuhan lahan sekitar 31,670 hektare yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Kabupaten Kepulauan Aru memiliki jumlah lokasi terbanyak, yakni 39 entri dengan estimasi kebutuhan lahan 13,617 hektare. Selanjutnya, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 19 entri dengan kebutuhan 6,476 hektare dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 10 entri dengan kebutuhan 3,575 hektare.
Kabupaten Seram Bagian Timur tercatat memiliki 13 entri dengan kebutuhan lahan 3,417 hektare, Kabupaten Maluku Tengah tujuh entri dengan kebutuhan 2,143 hektare, serta Kota Tual delapan entri dengan kebutuhan 2,001 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki tiga entri dengan kebutuhan lahan 0,420 hektare dan Kabupaten Seram Bagian Barat satu entri dengan kebutuhan 0,021 hektare.
Anos mengatakan kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus dituntaskan agar rencana pembangunan PLTS dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Menurut dia, koordinasi antara PT PLN, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat pemilik lahan perlu diperkuat untuk memastikan kesiapan setiap lokasi.
Ia menekankan bahwa proses penyiapan lahan harus dilakukan secara tertib dan transparan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
Sejumlah aspek yang perlu dipastikan meliputi luas lahan, status kepemilikan, batas bidang tanah, akses menuju lokasi, serta kesesuaian teknis untuk pembangunan fasilitas PLTS.
Verifikasi dan Sinkronisasi Data
Anos juga menyoroti perlunya verifikasi terhadap status lahan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Dalam dokumen tersebut, lokasi Watmasa dan Nurkat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah ditandai tersedia. Namun, status itu masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan kelengkapan administrasi.
Sementara itu, status lahan di lokasi lainnya perlu diperjelas untuk mengetahui tahapan persiapan yang masih harus diselesaikan.
Selain itu, sinkronisasi data juga diperlukan karena masih ditemukan perbedaan angka antarkolom dan nama lokasi yang berulang dalam dokumen tersebut.
Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Ambon juga belum tercantum dalam data yang diterima. Karena itu, cakupan perencanaan pembangunan PLTS perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar informasi yang digunakan lebih akurat.
Anos berharap setiap lokasi pembangunan memiliki penanggung jawab dan target waktu penyelesaian kesiapan lahan yang jelas sehingga perkembangan pelaksanaannya dapat dipantau secara berkala.
Dengan mekanisme tersebut, berbagai kendala yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.
Ia menilai pembangunan PLTS memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.
Ketersediaan listrik yang andal dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan usaha masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Karena itu, Anos berharap seluruh pihak terkait dapat mempercepat proses persiapan lahan sehingga rencana pembangunan PLTS dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pemerataan akses listrik di Maluku.
