Ambon, Tualnews.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, meminta pemerintah daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Maluku melalui koordinasi lintas instansi dan langkah konkret di lapangan.
“Koordinasi yang baik harus terlihat dari tindakan nyata di lapangan, bukan hanya dari banyaknya rapat yang dilaksanakan,” kata Anos dalam rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi vertikal terkait di Ambon, Rabu (14/10/2026).
Ia mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI-Polri, hingga pemerintah desa.
Menurut dia, dampak kabut asap akibat kebakaran perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kualitas udara dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Anos meminta Pemerintah Provinsi Maluku memastikan kejelasan komando penanganan, pembagian tugas antarlembaga, serta keberadaan posko terpadu untuk mengoordinasikan operasi pemadaman di lapangan.
Selain itu, pemerintah perlu memiliki data terkini mengenai titik kebakaran yang masih aktif, wilayah prioritas penanganan, dan kendala yang dihadapi petugas.
Ia juga menyoroti kesiapan personel, peralatan pemadam, transportasi, dan sumber air yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla.
Menurut Anos, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan dukungan logistik dan koordinasi yang memadai. Apabila kemampuan daerah terbatas, pemerintah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh bantuan tambahan.
“Jangan sampai petugas sudah siap bekerja, tetapi terkendala pembiayaan operasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anos menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan permukiman yang terancam kebakaran serta memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan dan langkah perlindungan dari dampak kabut asap.
Anos mendorong pemerintah menetapkan target penanganan yang terukur dalam 24 hingga 48 jam ke depan, termasuk perkembangan pemadaman, kendala di lapangan, dan langkah tindak lanjut.
Ia menilai penyampaian informasi secara terbuka diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kebakaran di wilayahnya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos mengatakan pengawasan terhadap penanganan karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan upaya pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan atau kebun secara sembarangan, terutama dalam kondisi kekeringan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api.
“Jangan menunggu sampai kebakaran semakin meluas, kabut asap semakin pekat, dan masyarakat semakin menderita, baru katong bergerak,” katanya.
Anos berharap seluruh instansi terkait dapat memperkuat koordinasi dan mengambil tindakan cepat untuk menghentikan perluasan kebakaran, mengurangi dampak kabut asap, serta melindungi keselamatan masyarakat di Maluku.
