Ambon, Tualnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury mendorong percepatan pembangunan sistem kesehatan berbasis kepulauan guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah itu.
“Pembangunan kesehatan berbasis kepulauan harus direncanakan secara matang dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, transportasi, sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan,” kata Wattimury di Ambon, Senin (19/10/2026).
Ia mengatakan, pembangunan sistem kesehatan di Maluku membutuhkan keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
Menurut dia, berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan Komisi IV DPRD Maluku bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan ke depan.
Wattimury menjelaskan, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu dibenahi, antara lain terkait manajemen pelayanan, kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung kesehatan.
Namun, upaya pembenahan tersebut membutuhkan waktu dan harus didukung ketersediaan anggaran yang memadai.
“Pembenahan ini membutuhkan waktu. Kita juga harus memahami bahwa pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan anggaran. Karena itu, dukungan anggaran tidak bisa dihindari jika kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama keterbatasan transportasi dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Karena itu, Wattimury meminta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyusun perencanaan pembangunan kesehatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap komitmen perbaikan pelayanan kesehatan yang telah dibangun bersama Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, dan pihak terkait lainnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan kesehatan berbasis kepulauan perlu diselaraskan dengan visi dan misi gubernur serta kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Pembangunan kesehatan juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan di bidang lain. Karena itu, semuanya harus disinkronkan agar perencanaan yang disusun benar-benar bisa dilaksanakan,” katanya.
Wattimury mengungkapkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Elna Sitourisme Anakotta telah mulai menggagas konsep pembangunan kesehatan berbasis kepulauan.
Ia berharap gagasan tersebut segera dimatangkan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang terarah dan berkelanjutan.
Selain itu, menurut dia, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembentukan peraturan daerah apabila diperlukan untuk memperkuat landasan hukum pembangunan kesehatan berbasis kepulauan, termasuk dalam mendukung penganggaran dan pelaksanaan program.
Wattimury berharap, komitmen antara DPRD dan jajaran kesehatan dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret agar masyarakat di wilayah kepulauan Maluku memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan sesuai kebutuhan.
