Ambon, Tualnews.com — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Maluku Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Halimun Saulatu, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Rabu (16/10/2026).
Halimun menegaskan, persetujuan terhadap APBD-P 2026 tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Menurut dia, Fraksi Demokrat akan tetap mengawal pelaksanaan APBD-P agar anggaran yang telah disepakati dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku.
“Persetujuan tersebut bukan berarti Fraksi Demokrat melepas fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” kata Halimun dalam penyampaian pendapat akhir fraksi.
Ia mengatakan, APBD-P tidak semata-mata merupakan perubahan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan anggaran harus diarahkan untuk memperbaiki kinerja pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Soroti Tata Kelola Pemerintahan
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Apresiasi tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, proyek strategis daerah, serta upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Meski demikian, Fraksi Demokrat menilai capaian pembangunan membutuhkan koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Halimun menekankan pentingnya setiap unsur pemerintahan memahami tugas dan fungsi masing-masing agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan harmonis dan sinergis.
“Ini bukan tentang siapa yang memimpin, tetapi bagaimana rakyat dilayani, dengan komitmen bahwa apa pun pemimpin itu, tujuan demi mewujudkan Maluku maju, adil dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.
DPRD Tetap Awasi Penggunaan Anggaran
Halimun mengatakan, fungsi pengawasan DPRD tetap menjadi bagian penting setelah APBD-P 2026 disetujui.
Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut Fraksi Demokrat, APBD harus diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah.
Fraksi Demokrat menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan APBD-P 2026 melalui fungsi pengawasan DPRD, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan pembangunan, transparansi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Maluku.
