Ambon, Tualnews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, mengingatkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan kebakaran hingga mengantisipasi dampak asap dan kemarau panjang terhadap kehidupan masyarakat,” kata Nita dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama 13 mitra kerja di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).
Nita mengatakan, upaya pencegahan karhutla perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan yang berkaitan dengan kegiatan produksi minyak kayu putih.
Menurut dia, instansi teknis terkait perlu menyiapkan langkah pencegahan yang tepat serta memanfaatkan data tingkat kerawanan kebakaran untuk menentukan prioritas pengawasan dan penanganan di lapangan.
Ia juga menyoroti dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan.
Dalam rapat tersebut, Nita menyinggung data paparan polusi akibat kebakaran yang disebut mencapai lebih dari 50.000 kasus. Data itu, menurut dia, perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan strategi mitigasi karhutla di Maluku.
Nita menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap.
Selain itu, ia mengingatkan potensi berlanjutnya musim kemarau yang dapat meningkatkan risiko kebakaran, memicu kekeringan, dan mengganggu produksi pertanian.
Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga bahan pangan, terutama apabila pasokan dari daerah penghasil mengalami gangguan.
Nita mencontohkan harga cabai rawit yang dalam rapat disebut mencapai Rp180.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dikaitkan dengan pasokan yang didatangkan dari luar daerah.
Menurut dia, kondisi itu menunjukkan bahwa karhutla dan kemarau panjang dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari persoalan lingkungan dan kesehatan hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Karena itu, Nita mendorong pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Ia berharap hasil rapat kerja gabungan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk perencanaan anggaran tahun 2027.
Nita menekankan pentingnya kesiapsiagaan melalui prinsip “sediakan payung sebelum hujan” agar pemerintah dapat mengantisipasi risiko karhutla dan kemarau panjang sebelum dampaknya semakin meluas.
Ia berharap mitigasi yang terencana dan melibatkan seluruh instansi terkait dapat melindungi masyarakat, menjaga ketersediaan pangan, serta menekan dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Maluku.
