Bupati Malra : Saya Islam, Tapi Pancaran Darah Ada di Khatolik & Protestan

Ambon Tual News – Bupati Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Drs Hi. M. Thaher Hanubun secara mengejutkan hadir di Sidang Sinode III Keuskupan Amboina yang berlangsung di Gonsalo Karang Panjang, Kota Ambon 9 – 18 September 2019.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun ketika menjadi Pembicara pada Sidang Sinode III Keuskupan Amboina di Gonsalo, Rabu ( 11/9 )

Kehadiran Bupati Hanubun di Sinode Keuskupan Amboina bersama Bupati Kepulauan Aru dan Bupati Kepulauan Tanimbar, sempat mengejutkan para peserta Sidang Sinode III Keuskupan Amboina di Gonsalo.

Bupati Malra, yang hadir Rabu ( 11/9 ) di Gonsalo untuk membawakan materi tentang gambaran umum Kabupaten Malra dalam program dan perhatian serta kebijakan untuk Gereja di wilayah Keuskupan Amboina, Wilayah Kei Kecil.

Dalam paparanya, Bupati Hanubun minta kepada Uskup Diosis Amboina, agar tahun 2020 Gereja Khatolik  Langgur harus diresmikan, bila perlu Keuskupan Amboina harus melaksanakan penthabisan perdana bagi para Imam Baru di Gereja Khatolik tertua kedua di Indonesia tersebut, setelah Batavia.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun bersama Uskup Diosis Amboina dan Bupati Kepulauan Aru di Sidang Sinode III Keuskupan Amboina, Rabu ( 11/9 )

“ Saya minta kepada Bapak Uskup Amboina, Gereja Khatolik Langgur tahun 2020 harus diresmikan, bila perlu dilakukan penthabisan Imam Baru di wilayan Keuskupan Amboina di Gereja Langgur, kalau Bapak Uskup bilang ya, maka kami siap anggarkan didalam APBD Malra  “ Pintah Bupati Malra.

Bupati Malra pada kesempatan itu kepada Uskup Diosis Amboina dan para Peserta sidang Sinode III Keuskupan Amboina mengaku sesuai Sejarah dan informasi yang diperoleh dari Majalah Khatolik Mingguan Hidup, sebenarnya pusat Keuskupan Amboina ada di Langgur Kepulauan Kei, setelah Batavia.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun bersama Uskup Diosis Amboina dan Bupati Kepulauan Aru di Sidang Sinode III Keuskupan Amboina, Rabu ( 11/9 )

“ Apostolik kedua lahir di Langgur, setelah Batavia, jadi sebenarnya Keuskupan bukan di Ambon tapi harus di Kepulauan Kei, tapi  tidak apa – apa Bapak Uskup, artinya kita kenal Tokoh Besar Khatolik yakni Uskup Johanis Aerts dkk sebagai kebanggaan bagi umat Khatolik dan kebanggaan bagi masyarakat Maluku, khususnya di Kepulauan Kei, bahwa ada Sejarah disana bagi Umat Khatolik bahwa para Misionaris itu rela mengorbankan dirinya “ ungkapnya.

Bupati Hanubun yang adalah seorang Muslim mengaku, dirinya juga bagian perjalanan Sejarah Agama Khatolik masuk di Kepulauan Kei, karena permandian pertama kali Maria Sakbauw sebagai seorang Khatolik, dirinya juga adalah bagian dari Sejarah tersebut.

“    Di Kepulauan Kei ada tiga Tungku yang selalu bersinergi secara bersama, kalau dalam Bahasa Indonesia dikenal, Adat, Pemerintah dan Agama, jika dalam Bahasa Kei tiga tungku disebut dengan ( Adat, Kubni & Agam ) artinya Pemerintah boleh memiliki fasilitas, dan Raja sebagai Tokoh Adat dan para Tokoh Agama  baik Pastor, Pendeta dan Imam Masjid tidak memiliki fasilitas, namun ke tiga tungku ini harus duduk bersama untuk mengatur, menata, membangun dan melayani masyarakat sesuai fungsi masing – masing, artinya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi  “ Jelas Hanubun.

Pada kesempatan itu Bupati Malra menjelaskan kalau saat ini Kabupaten Malra yang sudah melahirkan empat Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku masing – masing, Kabupaten MTB, Kep. Aru, MBD dan Kota Tual sudah berganti nama dari Kabupaten Maluku Tenggara menjadi  Kabupaten Kepualuan Kei.

Bupati Malra juga mengaku  akan memegang teguh amanat Uskup Diosis Amboina, Mgr. P.C. Mandagi MSC agar tetap berkomitmen membangun  sinergitas secara merata antara semua golongan agama yang ada di Kepulauan Kei.

“ Pesan Bapak Uskup, Saya pegang teguh, jangan lihat saya sebagai seorang Muslim, karena aliran darah yang dalam tubuh saya juga mengalir dan ada di basudara Khatolik, dan Protestan, karena saudara saya ada yang kawin di Khatolik dan Protestan “ Tuturnya.

Dikatakan, saat ini untuk pembangunan sarana ibadah baik Gereja dan Masjid, Pemkab Malra merubah sistem  dalam pemberian bantuan untuk pembangunan sarana peribadatan.

“ Kalau yang lalu bantuan untuk Gereja dan Masjid diberikan 20 – 50 juta, tak kunjung selesai, lebih banyak uang kenakalan dan pembangunan tempat ibadah itu tak kunjung selesai, maka kami merubah sistem yakni semua usulan pembangunan tempat ibadah harus mendapat rekomendasi tertulis dari Wakil Uskup, Ketua MUI dan Ketua Klasis, artinya keberadaan Para Pastor harus memiliki nilai bukan hanya bagi umat Khatolik tapi semua umat beragama “ Jelas Bupati Hanubun.

Bupati Malra berharap, Gereja Khatolik Langgur harus segera diresmikan, karena Pemkab Malra sudah anggarkan dana bantuan sebesar 2,5 millyar, termasuk Gereja Ohoijang 1 millyar pada APBD Malra 2019. Termasuk Gereja Kolser yang baru dilaksanakan peletakan batu pertama, bagi Bupati Hanubun dirinya bertekad tiga tahun pembangunan Gereja Kolser yang berdekatan di Kota  Langgur harus selesai dibangun. ( team tualnews.com )