fbpx

Saksi Ahli Tipikor SMA N Tayando Benarkan Terima RAB Dari Staf Intel Kejaksaan Tual

75 / 100

Tual News – Saksi Ahli Kasus Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) SMA Negeri Tayando, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual di Propinsi Maluku, Ridwan S. Tamher, S.T ketika dikonfirmasi tualnews.com, senin malam ( 21/03/2022 ),pukul 10.29 WIT, membenarkan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) SMA N Tayando tahun anggaran 2008, diperoleh dari salah satu Staf Intelejen Kejaksaan Negeri Tual saat itu, Rivai Sether, S.H.

“ Benar, saya diberikan RAB SMA Negeri Tayanndo dari salah satu Pegawai Kejaksaan Negeri Tual bernama Rivai Sether, S.H, lalu saya turun periksa sekolah tersebut, “ ungkap Ridwan S. Tamher, S.T yang diberi penugasan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Kota Tual, almarhum Jhon Ngamel, berdasarkan surat masuk dari Tim Kejaksaan Negeri Tual yang meminta Ahli untuk turun melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA N Tayando, sumber dana block grand APBN tahun anggaran 2008.

Berita Acara Pemeriksaan Ahli Kamis 26 Januari 2016 pukul 15.00 WIT di Kantor Kejaksaan Negeri Tual

ASN Tata Kota Pemkot Tual yang mengaku ditunjuk, sebagai Ahli sesuai surat masuk Kejaksaan Negeri Tual kepada Dinas PU Kota Tual saat itu juga membenarkan kalau RAB SMA N Tayando, diserahkan Pegawai Kejari Tual, Rivai Sether, S.H bersama Enginering Estimate ( EE ), untuk turun melakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan pembangunan SMA N Tayando.

PNS Dinas PU Tual, Saksi Ahli Tipikor SMA N Tayando Akui Terima RAB Dari Jaksa

“ sudah lama jadi, saya lupa, tapi kalau seng salah RAB SMA N Tayando yang dikasih Pegawai Kejari Tual, Rivai Sether, S.H adalah nilai 920 atau 921, “ ujarnya.

Sementara itu Mantan Pegawai Kejaksaan Negeri Tual, Rivai Sether, S.H, yang dikonfirmasi tualnews.com, via telepon selulernya, selasa ( 22/03/2022 ), pukul 09.46 WIT, membenarkan memberikan RAB SMA N Tayando kepada Ahli Dinas PU Kota Tual, Ridwan S. Tamher, untuk bersama – sama turun melakukan pemeriksaan dan penilaian proyek pembangunan SMA Negeri Tayando.

“ Benar, saya berikan RAB SMA Negeri Tayando kepada Ahli Dinas PU Kota Tual, Ridwan S. Tamher, untuk bersama – sama turun periksa proyek pembangunan SMA Negeri Tayando, sebab saat itu saya masuk Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Tual pada Bagian Intelejen untuk melakukan pool paket dan data atas kasus Tipikor tersebut, “ terang Rivai Sether, S.H yang saat ini Anggota DPRD Kota Tual.

Matutu : Oknum Hakim Tipikor Ambon Terlibat Mafia Kasus SMA N Tayando

Diakui RAB SMA N Tayando sudah ada ditangan Penyidik Jaksa Kejaksaan Negeri Tual, sehingga ketika Kejaksaan meminta saksi Ahli dari Dinas PU Kota Tual, maka sesuai penugasan, Kantor Dinas PU Kota Tual, merekomendasikan, Ridwan S. Tamher, S.T, sebagai saksi ahli kasus Tipikor SMA Negeri Tayando.

 

Saksi-Ahli-Ridwan-S.-Tamher.
Saksi-Ahli-Ridwan-S.-Tamher.

“ waktu itu saya bersama saksi ahli, Ridwan S. Tamher, S.T yang turun ke SMA Negeri Tayando, lakukan pemeriksaan dan pengumpulan data, “ katanya.

Kejari Tual Pakai PNS PU Sebagai Ahli Kasus Tipikor SMA N Tayando

Ketika ditanya tentang hasil penilaian turun bersama Saksi Ahli, Ridwan S. Tamher, S.T di SMA N Tayando, Rivai Sether mengaku banyak ruangan kelas yang dibangun belum diselesaikan seratus persen.

“ lantai sekolah tidak ada keramik, padahal di RAB harus dipasang keramik, termasuk cat sekolah yang digunakan bukan pakai metroilite, tapi pakai kapur api, “ beber Sether.

Selain itu kata dia, ada beberapah ruangan kelas yang belum terpasang keramik, dan pakai kaca jendela yang harusnya pakai enam mil sesuai RAB, mereka gunakan kaca tiga mill.

Mantan Kabid Dikmen Maluku Ngaku Bukan PPK SMA N Tayando

Menyoal kapasitas Saksi Ahli, Ridwan S. Tamher, S.T yang juga memberikan keterangan sebagai Ahli pada sidang Tipikor SMA N Tayando, Sether yang juga Anggota DPRD Kota Tual ini menyatakan yang penting yang bersangkutan memiliki sertifikasi Ahli dan berpengalaman sesuai bidang ilmu sebagai Sarjana Tekhnik.

“ tidak perlu saksi ahli memiliki sertifikat ahli, yang penting dia punyakompetensi sebagai seorang sarjana arsistektur bisa menilai satu pekerjaan proyek, “ terangnya.

Ditanya lagi tentang siapa konsultan perencanaan proyek pembangunan SMA N Tayando, Sether mengaku tidak mengetahui, namun kata dia sepertinya konsultan proyek SMA N Tayando tahun 2008 dari Kota Ambon, Provinsi Maluku.

11 Oknum Jaksa Kejari Tual Dilaporkan di Polda Maluku

ini-surat-Aziz-Fidmatan-ke-Kapolda-Maluku
ini-surat-Aziz-Fidmatan-ke-Kapolda-Maluku

Sementara itu sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Nomor : 425.11/833/08, perihal ; pembangunan USB SMA N Tayando tahun 2008, yang ditujukan kepada Walikota Tual, tanggal 12 Oktober 2008, menyebutkan sesuai keinginan Pemkot Tual untuk membangun satu buah Lembaga SMA Negeri di Tayando, Kecamatan Tayando, maka melalui dana dekonsentrasi APBN tahun angaran 2008, Pemprov Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan dana untuk Sekolah Baru ( USB ) sebesar Rp 1.240.000.000,-.

Kepala Bank Mandiri Malra Belum Baca Aturan PTSP ?

Surat yang ditandatangani, B. A Jamlaay, M.Ed, sebagai Kasubdin Dikmenti atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, menguraikan dana sebesar Rp 1.240.000.000,- diperuntuhkan untuk :

  1. Konstruksi Rp 910.000.000,-
  2. Perencanaan Rp 56.250.000,-
  3. Pengawasan Rp 33.750.000,-
  4. Pengadaan Meubeler Rp 140.000.000,-
  5. Pengadaan Alat IPA Rp 50.000.000,-
  6. Pengadaan Buku Rp 50.000.000,-

Dalam surat itu Kabid Dikmenti, mengharapkan kepada Pemkot Tual agar dapat memberikan sharing dana sebesar 25 % dari bantuan yang diterima sebesar Rp 310.000.000,-

Wakil Ketua KPK : Keluarga Harus Tanamkan Nilai Antikorupsi

“ tidak diperkenankan dana USB tersebut diatas, digunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan / ganti rugi tanah dll. hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga ( Kontraktor ), “ tegasnya.

alat-bukti-utama-yakni-satu-rangkap-surat-Perjanjian-Pembangunan-Dana-BIS-Unit-Sekolah-Baru-USB-SMA-Negeri-Tayando-Kota-Tual
alat-bukti-utama-yakni-satu-rangkap-surat-Perjanjian-Pembangunan-Dana-BIS-Unit-Sekolah-Baru-USB-SMA-Negeri-Tayando-Kota-Tual

Selain itu dalam surat itu, menyebutkan pekerjaan konstruksi seluas, 561,50 M2, terdiri dari ruang kantor ( 125 M2 ), tiga ruang kelas ( 216 M2 ), satu ruang laboratorium IPA ( 120 M2 ), satu ruangan perpustakaan ( 96 M2 ) dan satu ruang WC siswa ( 4,5 M2 ).

“ diharapkan pembentukan panitia pembangunan USB dengan surat Keputusan Walikota, bila SK sudah dikeluarkan, Ketua Panitia dan Bendahara dapat membuka rekening bank pada Bank Maluku Cabang Tual dan memuat proposal untuk dibawah ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, untuk penandatanganan MOU, sekaligus pengambilan gambar kerja, rencana kerja dan syarat – syarat serta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), “ harapnya dalam surat tertulis tanggal 12 Oktober 2008.

Kades Kei Diminta Belajar Ke Papua, Sosok Ditubun Bagi Hasil Pajak Buat Masjid dan Gereja

Namun sangat disayangkan hingga saat ini, masyarakat di Kecamatan Tayando terus mempertanyakan kemana dana sharing melalui APBD Kota Tual sebesar Rp 310 juta itu, sebab ini yang dijadikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, untuk mendakwa tiga terpidana dan terdakwa Dugaan Korupsi SMA Negeri Tayando, masing –masing Ketua Panitia, Akib Hanubun, Bendahara, Aziz Fidmatan dan Mantan Kadis Pendidikan Kota Tual, S. Nuhuyanan, masuk sidang Tipikor Ambon.

Kemudian, atas dakwaan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tual yang tidak masuk akal dan tidak ada hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah ( BPKP ) dan BPK RI, karena hanya berdasarkan keterangan saksi Ahli Dinas Pu Kota Tual, Ridwan S. Tamher, ST atas uji petik hasil pekerjaan pembangunan SMA N Tayando yang belum diselesaikan sebesar Rp 107 juta, Majelis Hakim Tipikor Ambon menggunakan dasar itu untuk memvonis ketiga terdakwa atau terpidana korupsi masing – masing dua tahun kurungan penjara.

Anehnya, ketiga Terdakwa tidak menyatakan Banding atas Keputusan Majelis Hakim Tipikor Ambon, namun oleh JPU Kejaksaan Negeri Tual menyatakan banding kepada dua terdakwa yakni Bendahara, Aziz Fdimatan dan Mantan Kadis Pendidikan Kota Tual, S. Nuhuyanan, di Pengadilan Tinggi, sehingga lahirlah Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku kepada kedua terdakwa hukuman penjara meningkat menjadi empat tahun, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 107 juta.

Sedangkan, terdakwa Akib Hanubun, karena tidak diajukan banding oleh JPU Kejari Tual, sehingga putusan ikra dua tahun penjara.

Aziz Fidmatan, yang dikonfirmasi kembali tualnews.com, mengaku karena tidak puas dengan Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Maluku empat tahun penjara, maka dirinya mengajuhkan Kasasi ke Mahkama Agung RI, sehingga turunlah Putusan Kasasi MA dua tahun penjara, bersama terdakwa Mantan Kadis Pendidikan Kota Tual, S.Nuhuyanan, yanh juga menerima PK dua tahun penjara dari MA.

Kuat dugaan Mafia kasus Tipikor SMA Negeri Tayando ini melibatkan banyak oknum Pejabat, dan oknum Jaksa Kejaksaan Negeri Tual, oknum Jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku dan oknum Hakim Tipikor Ambon.

Semoga Jaksa Agung, Burhanudin dan Ketua Mahkama Agung, tidak tidur terus dan berdiam diri dalam melihat prilaku oknum Jaksa dan Hakim di Provinsi Maluku yang mencoreng nama Lembaga Hukum dan Peradilan di NKRI.

( Nery Rahabav – Media Tual News )

 

tualnews

tualnews.com adalah portal berita di Kepulauan Kei sebagai media publik penyambung suara hati masyarakat. semoga media ini menjadi sarana informasi dan publikasi yang aktual, tajam dan terpercaya

Komentar Pembaca

%d blogger menyukai ini: