Ambon, Tual News – Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menilai kaum perempuan dari dua komunitas di Kota Tual, Maluku bisa meredam provokasi yang menyebabkan meluasnya konflik di kota setempat.
“Kami salut dengan peran para ibu lewat gerakan spontanitas meminta penghentian konflik yang terjadi antara dua kelompok masyarakat di Kota Tual antara yang pro maupun kontra,” kata Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun di Ambon, Senin (06/02/2023).
Karena sikap orang Kei itu sangat tegas dan siap mati hanya karena dipicu persoalan batas tanah dan menghina kaum perempuan.
Menurut dia, kalau masalah ‘Sasi adat’ atau ‘Haweari di Kepulauan Kei itu melambangkan perempuan, maka bila ada orang merusak simbol adat tersebut berarti dia dianggap telah merusak harkat dan martabat kaum perempuan.
“Atau dengan kata lain telah menelanjangi kaum perempuan Kei dan sanksinya juga ada di situ,” tegasnya.
Jadi, misalkan, kalau terjadi masalah seperti itu dan kemudian secara spontan seluruh kaum perempuan bergerak berarti perempuan mengambil alih penyelesaian seluruh konflik itu supaya dia menjadi bagian yang utuh dan mendinginkan suasana.
Langkah ini terbukti efektif karena di saat konflik mau diarahkan semakin melebar lewat aksi provokator tetapi justru peranan kaum perempuan jauh lebih hebat untuk bisa meredam suasana yang memanas.
Hal ini membuktikan betapa pentingnya perempuan dalam kehiduapan masyarakat Kei.
“Terbukti konflik yang mau melebar oleh provokator, tetapi perempuan jauh lebih hebat dari pada provokator,”pungkas Watubun.
