Langgur, Tual News – Ketua DPD KNPI Kabupaten Malra, Mudafarsyah Leisubun, S.H, minta Mendagri mengevaluasi kinerja Pj.Bupati Malra, Drs. Jasmono M.Si, karena bagi KNPI semenjak menjabat sebagai penjabat Bupati Malra hampir setiap konflik horisontal terkesan menghindar dan tidak ingin melakukan upaya rekonsoliasi melibatkan elemen masyarakat.
Sorotan ini disampaikan Leisubun dalam Rilis Pers yang diterima media ini, Selasa ( 5 /3/2024).
” Kami berharap DPP KNPI meminta Gubernur Maluku, Presiden RI , dan Mendagri untuk segera evaluasi jabatan Pj. Bupati Malra, ” pintanya.
Kata dia, Pj. Bupati Malra harus mengajak dan melibatkan tokoh adat, agama, dan elemen pemuda supaya duduk bersama – sama dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik yang terus berulang di bumi Larvul Ngabal.
” Pj. Bupati bukan hanya urus pemerintahan dalam ini birokrasi dengan safari ke setiap instansi pemerintahan, namun pemimpin daerah juga memiliki tanggung jawab sosial atas setiap konflik horisontal yang terjadi dan berulang, ” Sorot Leisubun.
Dia menegaskan, KNPI Malra mengapresiasi kinerja TNI Polri atas kerja kerasnya menjaga Kamtibmas.
” KNPI mendukung penuh kinerja Kapolres Malra, Dindim 1503 dan seluruh jajaran TNI Polri, ” Tegas Leisubun.
Kadis Kominfo : Itu Keliru, Pj Bupati Serius Mediasi Penyelesaian Konflik
Menanggapi sorotan DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara, Pemkab Malra melalui Kadis Kominfo, Antonius Raharusun, membantah hal itu.
” Atas Rilis KNPI, saya sampaikan beberapa hal yakni Pemerintah Daerah mengapresiasi sikap Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara yang turut menjalankan fungsi kontrol penyelenggaraan Pemerintahan di Malra, ” Ungkapnya.
Namun kata Kadis Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara, terkait pernyataan KNPI yang menyoroti kinerja Pj.Bupati Malra pada hampir setiap konflik horizontal terkesan menghindar dan tidak ingin melakukan upaya rekonsiliasi melibatkan tokoh adat, agama dan elemen pemuda adalah pernyataan keliru.
” Pernyataan KNPI, kami rasa keliru, karena faktanya, Pj. Bupati Maluku Tenggara serius mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak seperti yang disebutkan, ” Tegasnya.
Hal ini kata Kadis Kominfo Kabupaten Malra, dibuktikan melalui dokumentasi foto dan video pada Akun resmi Facebook Dinas Kominfo Maluku Tenggara dan Channel Youtube Diskominfo Maluku Tenggara.
” Penjabat Bupati Maluku Tenggara senantiasa hadir disaat konflik sedang terjadi, bahkan berdiri bersama-sama aparat TNI-Polri meredahkan amarah mereka yang terlibat konflik, ” Ujarnya.
Hal itu kata Raharusun, tentu menjadi ancaman bagi nyawa seorang Penjabat Bupati, namun karena tugas dan tanggungjawab, sehingga sebagai Pimpinan Daerah harus mengambil resiko itu.
Diakui, hasil dari pertemuan bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Adat, Orang Kay Langgur, Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD terkait dan pihak lainnya telah menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam Maklumat dan Press Release Pemkab Malra sebagaimana dibacakan dan telah disebarluaskan.
” Upaya jaga Kamtibmas, sesungguhnya bukan hanya jadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan TNI-Polri, melainkan itu jadi tanggungjawab bersama semua komponen, termasuk didalamnya KNPI Malra sebagai wadah berhimpun organisasi Kepemudaan di Malra, ” Terangnya.
Menurut Raharusun, alangkah bijaknya bila, DPD KNPI Malra turut bersama Pemerintah Daerah dan TNI-Polri mengusahakan resolusi atas konflik yang terjadi, agar perdamaian bersama dapat tercipta serta dirasakan.
