Ambon, Tualnews.com- KNPI Provinsi Maluku menegaskan tuntutannya kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah nyata dalam pembangunan gudang Dolog di wilayah kepulauan Maluku yang selama ini masih sangat minim fasilitas penyimpanan pangan.
Desakan ini muncul menyusul pengumuman Pemerintah Provinsi Maluku yang mengalokasikan subsidi transportasi dan biaya distribusi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), demi mengendalikan harga bahan pokok di daerah tersebut.
” Pemerintah pusat tidak boleh abai menyerahkan beban pembangunan gudang Dolog kepada daerah yang anggarannya terbatas. Gudang Dolog besar di Kabupaten Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan gudang kecil di kecamatan terpencil Seram Bagian Timur harus didanai penuh oleh APBN melalui Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan, ” Pintah Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Arman Kalean / Lessy, M.Pd, dalam Rilis Pers kepada Tualnews.com, Senin ( 19 / 5 / 2025 ).
Dikatakan, ini bukan hanya soal Maluku, melainkan urusan nasional terkait ketahanan pangan.
Arman mengakui gangguan pelayaran yang kerap terjadi akibat gelombang tinggi dan angin musim atau angin muson (dikenal juga dengan istilah munson) di Maluku selama bulan Mei hingga Agustus serta Desember hingga Februari sering kali menyebabkan distribusi logistik pangan macet.
” Angin muson adalah angin musiman yang berubah arah secara periodik dan membawa perubahan cuaca signifikan. Di Maluku, angin muson timur yang berhembus sekitar Mei hingga September membawa udara kering dan cuaca cerah, sedangkan angin muson barat sekitar November hingga Maret membawa udara lembap dan musim hujan, ” Ungkapnya.
Kondisi ini kata dia memicu gelombang tinggi dan angin kencang yang membahayakan pelayaran antar pulau, sehingga kapal-kapal logistik sering terpaksa menunda atau membatalkan perjalanan ke pulau-pulau kecil.
Dampaknya, kata Amran, masyarakat di wilayah kepulauan menghadapi risiko kekurangan bahan pokok yang berulang.
” KNPI menegaskan, tanpa dukungan anggaran pusat yang memadai untuk membangun gudang Dolog baru di titik-titik strategis kepulauan, pemerintah pusat justru menelantarkan daerah perbatasan dan kepulauan sebagai bagian terluar NKRI, ” Sorotnya.
Amran mengingatkan Pempus, jangan sampai APBD Maluku dipaksa menanggung beban biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggaran pusat.
” Wilayah kepulauan Maluku adalah wajah negara di bagian timur Indonesia. Negara harus hadir secara nyata melalui alokasi dana APBN, bukan hanya melalui perintah dan himbauan yang tidak diikuti dengan tindakan kongkret, ” Tegasnya.
Amran mengaku, saat ini, stok beras di Maluku hanya tersimpan di gudang-gudang Bulog di Ambon, Tual, dan Buru dengan kapasitas sekitar 28.500 ton.
” Kapasitas tersebut masih jauh dari cukup untuk menjamin pasokan pangan di lebih dari seribu pulau, terutama ketika cuaca ekstrem menghalangi jalur pelayaran, ” Katanya.
Dijelaskan, pembangunan gudang Dolog tambahan sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan, mempercepat distribusi bantuan saat bencana, dan memastikan masyarakat kepulauan tidak mengalami keterisolasian pangan saat gelombang tinggi dan angin kencang menerpa.
” KNPI Maluku menuntut agar pemerintah pusat segera ambil tanggung jawab ini sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan Maluku, ” Pungkas Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku.
