Ambon, Tualnews.com – Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku pada Rabu, 11 Juni 2025.
Aksi ini dilakukan untuk menyoroti mangkraknya pembangunan akses jalan dari Namrole ke Leksula yang dianggap jauh dari harapan masyarakat.
Mahasiswa mempertanyakan efektivitas proyek jalan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku dengan anggaran ratusan miliar rupiah.
Mereka menilai, hasil di lapangan belum sebanding dengan dana yang telah digelontorkan.
Aspirasi para mahasiswa diterima langsung Komisi III DPRD Provinsi Maluku.
Sekretaris Komisi, Rovik Afifudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengarkan keluhan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya.
“Kami sepakat untuk segera mengundang BPJN guna mengklarifikasi tudingan ini, sekaligus melakukan tinjauan langsung ke lapangan,” ungkap Afifudin.
Ia menekankan, jalan yang sudah menelan anggaran besar harus bisa dinikmati masyarakat dengan layak dan aman. Undangan terhadap BPJN akan dilakukan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Buru, Mezack Ruhulesin, menegaskan dua paket pembangunan ruas jalan Namrole–Leksula telah selesai sesuai kontrak:
Paket I: Kontrak sejak 25 Januari 2023, Serah Terima Pertama (PHO) pada 3 Mei 2024, panjang 17 km.
Paket II: Kontrak sejak 10 Mei 2023, PHO pada 16 Desember 2024, panjang 17,27 km.
Namun, menurut Mezack, pekerjaan mengalami kendala besar akibat cuaca ekstrem.
Intensitas hujan tinggi dari Mei hingga Agustus 2024 menyebabkan longsor di banyak titik. Puncaknya terjadi bencana banjir dan longsor awal Juli 2024, hingga dikeluarkan status Tanggap Darurat oleh:
1. Bupati Buru melalui Keputusan Nomor 360/129 Tahun 2024.
2. Bupati Buru Selatan melalui Keputusan Nomor 360/285 Tahun 2024.
Total terdapat 60 titik longsor di ruas Namrole–Leksula I dan 15 titik di ruas Namrole–Leksula II yang merusak badan jalan dan struktur pelengkap.
Penanganan darurat telah dilakukan oleh kontraktor, dan usulan perbaikan telah diajukan BPJN Maluku kepada Kementerian PUPR.
“Meski anggaran negara dalam kondisi efisiensi, kami tetap berupaya agar usulan penanganan segera mendapat perhatian pemerintah pusat,” pungkas Mezack.
