Ambon, Tualnews.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025.
Program yang digagas Kementerian Sosial RI ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
Dengan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat menggabungkan kurikulum umum dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dengan kurikulum pendidikan karakter dari Kementerian Sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol, dalam keterangannya kepada wartawan di Ambon mengungkapkan dari 11 kabupaten / kota di Provinsi Maluku, baru tiga daerah yang memenuhi kriteria awal berupa kesiapan lahan seluas 5 hingga 10 hektare.
“Tiga daerah yang telah siap adalah Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan satu lagi saya lupa namanya,” ujarnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan berbentuk sekolah berasrama dari jenjang SD hingga SMA, dengan kapasitas 1.000 siswa. Setiap kelas akan menampung 25 siswa yang seluruh kebutuhannya ditanggung oleh negara, termasuk tempat tinggal dan biaya hidup.
“Ini untuk anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Mereka akan diasuh oleh ibu asuh, orang tua asuh, dan tinggal di asrama. Negara hadir untuk menjamin masa depan mereka,” jelas Tethol.
Namun, ia mengingatkan meskipun beberapa daerah sudah memenuhi syarat lahan, secara keseluruhan belum ada satu pun kabupaten / kota yang sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria teknis pelaksanaan program ini.
Dalam rapat bersama Dinas Sosial, Komisi IV juga menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat.
Ia menekankan data dari program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) kerap tidak akurat dan rawan manipulasi.
“Kalau pakai data PKH, kita tahu banyak yang tidak layak menerima tapi tetap tercatat. Ini harus divalidasi dengan benar agar penerima program benar-benar anak dari keluarga miskin,” tegasnya.
Saoda Tethol menegaskan komitmennya bahwa Komisi IV akan terus mengawal implementasi Sekolah Rakyat agar tepat sasaran dan menjadi solusi nyata bagi anak-anak kurang mampu di Maluku.
“Kami mendukung penuh program strategis nasional ini. Anak-anak miskin harus mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak,” pungkasnya.
