Jayapura, Tualnews.com – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Provinsi Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, Dewan Adat Papua (DAP) menegaskan posisi kelembagaan mereka sebagai penjaga moral dan budaya masyarakat adat Papua.
DAP menyatakan kesiapan untuk mengawal proses demokrasi ini dengan sikap netral, namun tetap aktif mendorong suasana damai, adil, dan bermartabat.
Sebagai lembaga representatif masyarakat adat, DAP menilai PSU bukan sekadar agenda elektoral, melainkan juga momentum penting untuk menunjukkan kedewasaan politik seluruh komponen masyarakat Papua.
“DAP berdiri sebagai penjaga nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan hormat terhadap sesama anak negeri. Kami siap menjadi mediator adat jika terjadi potensi konflik horizontal,” ujar Ketua Umum DAP, ManBe. YP. Yarangga, dalam pernyataan resmi yang diterima Tualnews.com, Rabu (9/7).
Harapan Ketua Umum DAP kepada Seluruh Pihak Terkait PSU
Dalam momentum yang rawan dan memicu gesekan ini, Ketua Umum DAP menyampaikan sejumlah seruan dan imbauan kepada berbagai elemen yang terlibat dalam pelaksanaan PSU:
Kepada Pasangan Calon (Paslon):
Diharapkan agar bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Paslon diminta menjadi teladan dalam menjaga etika politik, menghindari provokasi, dan menjunjung tinggi sportivitas dalam kontestasi.
Kepada Partai Politik Pengusung dan Tim Sukses:
DAP menekankan pentingnya menghindari penyebaran hoaks dan kampanye hitam.
Sebaliknya, setiap kegiatan kampanye harus bersifat edukatif dan membangun, terutama di wilayah yang dinilai rawan konflik sosial.
Kepada Para Pendukung:
Ketua DAP mengingatkan seluruh pendukung untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menghargai perbedaan pilihan politik.
“Jangan sampai perbedaan politik merusak jalinan persaudaraan di tanah ini,” tegasnya.
Kepada Aparat Keamanan dan Penyelenggara Pemilu:
DAP menyerukan agar aparat keamanan dan penyelenggara bertindak independen, profesional, dan responsif terhadap potensi gangguan di lapangan.
” Transparansi dan keadilan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik, ” Pintahnya.
Papua Adalah Rumah Bersama
Menutup pernyataannya, Ketua Umum DAP mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjadikan PSU 2025 sebagai momentum rekonsiliasi dan pendidikan politik, bukan sebagai ajang perpecahan.
“Jangan korbankan tanah ini demi ambisi sesaat. Mari kita jaga tanah Papua dengan hati yang bersih dan pikiran jernih,” tegas Yarangga.
DAP berharap PSU mendatang menjadi bukti bahwa masyarakat Papua mampu menjaga martabat demokrasi dan nilai adat dalam bingkai perdamaian dan persatuan.
