Seminar BEM Polinef Tegaskan Pentingnya Sinergi Akademisi, Masyarakat Adat, Pemerintah, Petani, dan Generasi Muda untuk Membangun Papua Mandiri Pangan.
FAKFAK, Tualnews.com – Semangat membangun Papua yang mandiri pangan mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan bertajuk “Bersama Wujudkan Kedaulatan Pangan Papua” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) di Auditorium I Gedung Listrik Polinef, Senin (27/7/2026).
Forum ini mempertemukan akademisi, tokoh adat, praktisi pertanian, aktivis pemuda, serta mahasiswa untuk merumuskan langkah bersama memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal Papua.
Berdasarkan Rilis panitia yang diterima Jumat (31/7/2026), Wakil Direktur I Bidang Akademik Polinef, Budiman, mengapresiasi inisiatif BEM Polinef mengangkat isu strategis yang menyangkut masa depan Papua.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan menekan angka stunting melalui penyediaan pangan bergizi.
Dosen Agribisnis Polinef, Dessy Eka Kuliahsari, menjelaskan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan memiliki makna yang berbeda.
” Ketahanan pangan menitikberatkan pada ketersediaan pangan, sedangkan kedaulatan pangan mengarah pada kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar, ” jelasnya.
Ia menilai Fakfak memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan karena didukung sumber daya alam yang melimpah.
Tantangan utama, menurutnya, bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun sumber daya, melainkan pada optimalisasi pemanfaatan pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, dan pisang agar mampu menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.
Dessy mengingatkan hingga kini Fakfak masih bergantung pada distribusi pangan dari luar Papua.
Kondisi tersebut membuat daerah rentan terhadap gangguan pasokan apabila jalur transportasi laut mengalami hambatan.
Perspektif masyarakat adat disampaikan Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur.
Ia menegaskan pangan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat adat sehingga upaya membangun kedaulatan pangan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak ulayat dan pelestarian kearifan lokal.
“Pangan lokal bukan sekadar sumber makanan, tetapi bagian dari jati diri masyarakat adat yang diwariskan oleh leluhur. Karena itu, generasi muda harus kembali mengenal, menjaga, dan mengembangkan kekayaan pangan lokal di wilayah adat masing-masing,” tegasnya.
Apnel juga menyoroti semakin berkurangnya minat generasi muda mengonsumsi maupun membudidayakan pangan tradisional seperti petatas, sukun, dan keladi.
Ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat adat, pemerintah, dan TNI, khususnya dalam penyediaan sumber daya air bagi sektor pertanian melalui program seperti TNI Manunggal Air.
Sementara itu, praktisi pertanian Iwan Manggawa yang selama ini mendampingi kelompok tani cabai di Fakfak mengungkapkan perubahan pola konsumsi masyarakat dan minimnya regenerasi petani menjadi tantangan serius bagi masa depan sektor pertanian Papua.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak mungkin diwujudkan hanya oleh petani. Diperlukan dukungan nyata dari pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat adat, dunia usaha, dan terutama generasi muda agar pertanian tetap menjadi sektor yang menarik dan berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, perhatian peserta juga tertuju pada rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) oleh Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Fakfak.
Aktivis pemuda Rahman Patur menilai proyek tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap kehadiran KIP tidak hanya menjadikan Fakfak sebagai lokasi industri pupuk, tetapi mampu mengangkat daerah tersebut menjadi sentra pangan Indonesia Timur melalui peningkatan akses pupuk, penguatan infrastruktur pertanian, serta peningkatan produktivitas petani.
Rahman juga menilai program TNI Manunggal Air di Tomage dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan distribusi hasil panen yang lebih efisien.
Selain itu, ia mengungkapkan alokasi pupuk bersubsidi di Papua Barat pada 2026 mencapai sekitar 2.000 ton.
Hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 1.300 ton atau sekitar 65 persen dari total alokasi.
Menurutnya, pengawasan serta sosialisasi mekanisme penebusan pupuk melalui e-RDKK dan aplikasi i-Pubers perlu terus diperkuat agar bantuan benar-benar diterima petani yang berhak.
Seminar ditutup dengan komitmen bersama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Papua memerlukan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Akademisi, pemerintah, masyarakat adat, petani, pelaku usaha, dan generasi muda dinilai harus bergerak dalam satu visi untuk membangun sistem pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
Para peserta berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi semata, tetapi menjadi titik awal lahirnya berbagai program nyata yang mampu memperkuat posisi Fakfak sebagai salah satu calon sentra pangan Indonesia Timur.
Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Apnel Hegemur, bahkan mengajak mahasiswa dan BEM Polinef untuk melanjutkan dialog bersama masyarakat adat sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi yang berkesinambungan demi masa depan pangan Papua.
