Manokwari, Tualnews.com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI untuk segera memerintahkan penyelidikan hukum menyeluruh terhadap dugaan adanya pemaksaan oleh oknum aparat keamanan Polri dan TNI untuk memperoleh “jatah uang keamanan” dari dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik masyarakat Papua Asli di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif LP3BH, Advokat Yan Christian Warinussy, menyusul beredarnya kabar dan video terkait insiden tersebut di sejumlah platform media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
“Peristiwa ini telah mencoreng citra institusi negara dan dapat memperkuat ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dan aparat keamanan,” ujar Warinussy, Sabtu (20/7/ 2025).
Ia menekankan mekanisme hukum harus ditegakkan untuk menjawab kebutuhan atas transparansi dan akuntabilitas, terlebih dalam konteks operasi keamanan di wilayah terpencil seperti Distrik Beoga.
Warinussy juga menyarankan agar investigasi dilakukan oleh institusi yang independen di lingkungan TNI dan Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
“Apapun klarifikasi yang disampaikan oleh pihak manapun, akan lebih ideal dan bertanggung jawab secara hukum apabila ada penyelidikan resmi dari institusi terkait,” tegasnya.
Dalam menegaskan urgensi penyelidikan, Warinussy turut mengutip pengamatan dari Amiruddin Al Rahab, penulis buku Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme (Komunitas Bambu, Jakarta).
Dalam bukunya, Al Rahab menyebut bahwa kehadiran militer di Papua kerap kali justru memunculkan ketakutan dan penderitaan bagi warga setempat.
Dikutip dari halaman 40 buku tersebut: “ABRI (kini TNI) alih-alih menjadi pelindung rakyat, malah menjadi seperti pagar makan tanaman.
Operasi-operasi militer mendatangkan kesengsaraan lahir dan batin bagi orang-orang Papua.
Pandangan orang Papua itu masih bertahan sampai saat ini, sehingga mendorong mereka menurut merdeka, karena rendahnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang ada di Papua (Tanah Papua).
Warinussy menilai bahwa kutipan tersebut mencerminkan kenyataan yang belum berubah secara signifikan di lapangan hingga hari ini.
“Jika kita tidak segera merespons dan mengubah pola pendekatan keamanan, maka luka kolektif yang dialami masyarakat Papua akan terus membesar. Negara harus hadir secara adil dan transparan,” Pintahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mabes Polri maupun Markas Besar TNI terkait dugaan tersebut.
