MANOKWARI, Tualnews.com – Langkah politik adat Papua kembali bergulir. Dewan Adat Papua (DAP) di bawah kepemimpinan Mananwir Yan Piter Yarangga resmi menunjuk Dr. Markus Waran, ST., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DAP Wilayah III Doberay, serta Demianus Mandacan sebagai Plt Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mnukwari.
Penunjukan ini bukan sekadar formalitas adat, melainkan sinyal konsolidasi politik masyarakat adat Papua menghadapi dinamika kekuasaan negara di Tanah Papua.
Surat Keputusan (SK) pengangkatan keduanya diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DAP, Yan Christian Warinussy, dalam pertemuan hangat, namun sarat pesan di Oriestom Hotel, Manokwari.
“Dr. Markus Waran dimandatkan untuk mempersiapkan konsolidasi dan menggelar Konferensi Besar Wilayah III Doberay. Demianus Mandacan segera melakukan konsolidasi hingga ke akar marga dan suku di Manokwari, lalu memimpin Konferensi Daerah untuk memilih pimpinan definitif,” tegas Warinussy dalam sambutannya.
Bagi sebagian kalangan, langkah DAP ini dipandang sebagai upaya strategis merebut kembali ruang representasi masyarakat adat yang selama ini dinilai termarginalkan dalam arus kebijakan pemerintah pusat.
Kehadiran nama besar seperti Demianus Mandacan, putra dari tokoh bersejarah Kapten Tituler Barend Mandacan memberi bobot politik yang tak bisa diabaikan.
Sementara penunjukan Dr. Markus Waran, figur berpendidikan tinggi dengan rekam jejak birokrasi, dianggap sebagai kombinasi kekuatan moral-adat dan kapasitas intelektual.
Ini menjadi penegasan bahwa DAP tidak sekadar menjaga simbol adat, tetapi juga tengah menyiapkan “mesin politik adat” untuk bersuara lebih lantang di ruang publik.
Turut hadir dalam acara itu sejumlah tetua adat, tokoh masyarakat, serta pimpinan wilayah DAP.
Kehadiran mereka menegaskan dukungan nyata bagi konsolidasi yang kini sedang dibangun.
Penunjukan Plt Ketua di Doberay dan Mnukwari ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Papua yang terus bergolak.
DAP seolah mengirim pesan ke pemerintah pusat: masyarakat adat tidak boleh dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan.
