Ambon, Tualnews.com – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, serta dihadiri Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, hingga para anggota dewan.
Dalam pidatonya, Watubun menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar rutinitas teknis tahunan, melainkan konsekuensi dari dinamika fiskal daerah yang tidak selalu berjalan sesuai asumsi awal.
“Seiring dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, termasuk realisasi pendapatan dan kebutuhan belanja, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, daerah dimungkinkan melaksanakan Perubahan APBD,” tegas Watubun.
Ia menekankan, dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 harus tetap sinkron dengan Perda RPJMD 2025–2029 yang memuat visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2025–2030. Sinkronisasi ini penting agar APBD tidak hanya jadi angka belanja, tetapi benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku secara resmi menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 kepada pimpinan DPRD. Dokumen ini akan dibahas lebih lanjut melalui alat kelengkapan dewan sebelum ditetapkan bersama sebagai dasar hukum pelaksanaan APBD Perubahan.
Meski demikian, publik menaruh harapan besar agar perubahan APBD ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan birokrasi, melainkan juga menyentuh sektor-sektor mendesak: pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga penataan pasar rakyat yang masih semrawut.
“Harapan kita, perubahan APBD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Maluku di tengah tantangan perekonomian bangsa,” ujar Watubun.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD dan Pemprov Maluku: apakah pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025 akan benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru kembali tersandera oleh kepentingan politik dan proyek jangka pendek.
