Jakarta,Tualnews.com – Sekretaris Jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) sekaligus pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, resmi merilis lagu berjudul “Belum Merdeka”.
Lagu ini dirilis bertepatan dengan refleksi 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Lewat bait yang menusuk, Hardjuno mempertanyakan makna sejati kemerdekaan.
> “Oh Negeriku… Katanya Makmur… Hei..! Siapa yang makmur? Kami atau mereka…?”
Menurutnya, lagu ini adalah potret telanjang kondisi rakyat kecil yang masih jauh dari sejahtera.
Potret Kemiskinan Nyata
Dalam rilisnya, Senin (1/8/2025), Hardjuno menyebut jutaan rakyat Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: pengangguran, kesulitan sekolah, kelaparan, hingga harus mengais sampah demi bertahan hidup.
“Lagu Belum Merdeka adalah refleksi ketimpangan sosial yang kian tajam antara si kaya dan si miskin,” ujarnya.
Lagu ini bisa didengarkan melalui kanal YouTube Iwan Sujarwanto: klik di sini.
Kritik Keras atas Danantara dan Korupsi
Bukan hanya lewat musik, Hardjuno juga vokal mengkritisi kebijakan negara. Ia menyoroti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurutnya, pengelolaan Danantara senilai Rp 14 ribu triliun tanpa pengawasan langsung BPK sama saja menyerahkan harta rakyat ke “mulut buaya dan serigala”.
Hardjuno menuntut:
1. UU Perampasan Aset segera disahkan.
2. Pembuktian terbalik diberlakukan bagi pejabat negara maupun BUMN.
3. Hukuman mati bagi koruptor kelas kakap.
“Kalau mau meniru model Singapura, standar penegakan hukumnya juga harus setara. Tanpa itu, rakyat tidak akan percaya,” tegasnya.
Suara Lantang untuk Kasus Pagar Laut
Hardjuno juga pernah bersuara keras soal proyek pagar laut di Tangerang dan Bekasi yang disebut sarat permainan oligarki.
Ia mendesak agar aparat penegak hukum, bukan sekadar birokrasi administratif, yang memimpin pengusutan.
“Presiden sudah memerintahkan pengusutan tuntas. Maka hukum harus bicara, bukan kepentingan pengusaha,” tegasnya.
UMKM sebagai Lokomotif Ekonomi
Sebagai Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center, ia menilai UMKM adalah benteng terakhir ekonomi rakyat.
Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan menyerap 97% tenaga kerja.
“UMKM harus jadi lokomotif ekonomi Indonesia. Inilah jalan menuju kemerdekaan ekonomi rakyat,” tegas Hardjuno.
Dukung OJK Periksa Bank Mayapada
Hardjuno juga memberi dukungan atas langkah OJK menggandeng aparat hukum untuk memeriksa dugaan pelanggaran BMPK di Bank Mayapada.
Ia mengingatkan agar kasus ini jangan sampai mengulang skandal BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah.
“Ini kasus serius. Kita belajar dari krisis 1998. Jangan sampai rakyat kembali jadi korban ulah para pemilik bank,” pungkasnya.
Dengan lagu Belum Merdeka dan sikap kritisnya, Hardjuno Wiwoho menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar simbol, melainkan perjuangan nyata melawan ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan sosial.
