Papua Pegunungan, Tualnews.com — Kelompok bersenjata yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua unit kapal di wilayah perbatasan Yahukimo dan Asmat pada Minggu (3/5/2026).
Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang dirilis juru bicara TPNPB, Sebby Sambom.
Jubir TPNPB menyebut aksi penyerangan dilakukan oleh pasukan Kodap XVI Yahukimo.
Mereka menuding kapal-kapal tersebut membawa agen intelijen militer Indonesia ke wilayah yang mereka sebut sebagai “zona perang”.
Dalam pernyataan itu, TPNPB secara terbuka menyatakan siap bertanggung jawab atas serangan bersenjata tersebut.
Bahkan, kelompok ini juga mengeluarkan serangkaian ultimatum yang memicu kekhawatiran serius terkait keselamatan warga sipil.
Ancaman Terhadap Aktivitas Sipil
Dalam tujuh poin pernyataan sikapnya, TPNPB mengimbau bahkan cenderung mengancam agar seluruh warga non-Papua, termasuk mereka yang bekerja di sektor sipil, segera meninggalkan wilayah Yahukimo.
Lebih jauh, pernyataan tersebut memuat ancaman terhadap berbagai fasilitas publik. Sekolah, kantor pemerintahan, hingga fasilitas kesehatan disebut sebagai target potensial dengan dalih telah dimanfaatkan oleh aparat keamanan.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran luas, terutama karena ancaman tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
Desakan Politik ke Pemerintah Pusat
Dalam siaran pers yang sama, TPNPB juga kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kemerdekaan Papua.
Mereka menyatakan bahwa konflik bersenjata akan terus berlanjut apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Selain itu, TPNPB menolak label “kelompok kriminal bersenjata” yang selama ini disematkan oleh pemerintah Indonesia, dan menegaskan posisi mereka sebagai “pejuang kemerdekaan”.
Risiko Eskalasi Konflik
Pernyataan TPNPB ini berpotensi memperkeruh situasi keamanan di wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah yang selama ini memang rawan konflik.
Ancaman terhadap aktivitas sipil serta fasilitas umum dinilai dapat memperbesar risiko korban non-kombatan.
Di sisi lain, belum ada pernyataan resmi dari pihak Tentara Nasional Indonesia maupun pemerintah terkait klaim penembakan kapal tersebut maupun ancaman lanjutan yang disampaikan TPNPB.
Pengamat keamanan menilai, eskalasi retorika dan aksi bersenjata seperti ini dapat mempersempit ruang dialog serta meningkatkan ketegangan di lapangan.
Catatan Redaksi:
Situasi di wilayah konflik Papua membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sipil, transparansi informasi, serta upaya damai yang berkelanjutan dari semua pihak.
