Papua, Tualnews.com — Retakan serius kembali mengguncang barisan gerakan pro-kemerdekaan Papua.
Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap langkah Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua yang dipimpin Benny Wenda.
Dalam siaran pers tertanggal 4 Mei 2026, jajaran pimpinan TPNPB menegaskan mereka tidak pernah dilibatkan, apalagi memberikan persetujuan, atas pembentukan kabinet sementara yang diumumkan ULMWP.
Pernyataan ini disampaikan melalui Pengendali Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB di bawah komando Kepala Staf Umum, Terianus Satto.
TPNPB secara khusus menyoroti pencantuman nama sejumlah petinggi militernya ke dalam struktur kabinet tersebut, di antaranya Panglima Tinggi Goliath Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Awom, serta Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen.
“Tidak pernah ada kesepakatan bersama antara TPNPB dan ULMWP versi Pemerintahan Sementara. Ini adalah bentuk pencaplokan yang melanggar mekanisme organisasi kami,” tegas Satto.
Lebih jauh, TPNPB menilai langkah ULMWP sebagai tindakan sepihak yang tidak sah dan berpotensi merusak struktur internal perjuangan Papua.
Mereka menyebut keputusan yang diumumkan pada 30 April 2026 itu sebagai ancaman serius yang bisa memicu perpecahan di antara kelompok pro-kemerdekaan.
Dalam pernyataan bernada keras, TPNPB bahkan melabeli langkah tersebut sebagai bentuk “kudeta organisasi” dan memperingatkan adanya konsekuensi serius apabila tidak segera dihentikan.
Peringatan juga ditujukan kepada jajaran pimpinan ULMWP lainnya, termasuk Buchtar Tabuni dan Simion Alua Surabut, agar tidak kembali mengambil langkah sepihak tanpa koordinasi.
Siaran pers ini disampaikan juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, dan ditandatangani oleh sejumlah pimpinan tinggi organisasi tersebut.
Perkembangan ini menandai eskalasi konflik internal yang semakin terbuka di tubuh gerakan pro-kemerdekaan Papua, sebuah dinamika yang sebelumnya berupaya disatukan dalam satu payung politik bersama.
