Jakarta – Tualnews.com, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Pusat, Jumat siang (26/9).
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Menteri PU Dodi Hangodo yang dinilai arogan, tidak aspiratif, dan sarat dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Koordinator Lapangan KMPPI, Benny HF, menyebut kinerja Menteri Dodi penuh kegaduhan sejak awal menjabat.
“Belum genap tiga bulan, Menteri PU sudah membuat heboh dengan merotasi 578 pejabat struktural, menon-jobkan 40 eselon II dan III, serta mempensiunkan 5 pejabat eselon I. Ini bukan hanya arogan, tapi juga tidak menghargai loyalitas dan aspirasi bawahannya,” tegas Benny dalam orasi.
Menurutnya, pejabat yang dirotasi bukan figur sembarangan, melainkan Sekjen Kementerian PU, Irjen, Dirjen SDA, Dirjen Bina Konstruksi, dan Kepala BPSDM.
Langkah itu, kata Benny, justru memicu ketidakpercayaan dan menurunkan performa kinerja kementerian yang mestinya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Selain itu, KMPPI juga menyoroti gaya hidup boros Menteri Dodi.
Di tengah kondisi keuangan negara yang defisit mencapai Rp 321,6 triliun per Agustus 2025, sang menteri justru menyewa pesawat jet pribadi untuk perjalanan dinas ke Semarang, Bali, dan Lombok.
“Seharusnya cukup business class, kenapa malah private jet? Ini bentuk pemborosan uang rakyat,” kritik Benny.
Lebih jauh, KMPPI menuding adanya praktik intervensi dan intimidasi terhadap beberapa Kepala Balai di Jawa Tengah.
Dugaan lebih serius, kata Benny, adalah adanya permintaan fee proyek hingga 12 persen kepada pihak swasta maupun BUMN yang terlibat. “Ada indikasi permainan keluarga dalam mengatur proyek. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, KMPPI menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Stop intimidasi dan intervensi proyek di Kementerian PU, khususnya yang melibatkan pihak keluarga Menteri.
2. Hentikan politisasi jabatan ASN, serta pulihkan nama baik dan posisi pejabat yang dinon-jobkan.
3. Stop pemborosan APBN, termasuk penggunaan jet pribadi.
4. Bangun harmonisasi dengan Dirjen dan pejabat struktural, demi kelancaran pembangunan nasional.
5. Pecat Menteri PU Dodi Hangodo, karena dianggap tidak kredibel dan hanya menimbulkan kegaduhan.
“Kami mendesak Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas. Hentikan intimidasi, kembalikan hak-hak ASN yang dizalimi, dan pecat Menteri PU demi menjaga stabilitas di kementerian yang vital ini,” tutup Benny.
