Manokwari, Tualnews.com — Seratus tahun berlalu sejak kalimat profetik Domine Isaac Semuel Kijne diucapkan di atas bukit Aitumieri, Miei Wondama “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua.”
Kini, menjelang peringatan 1 Abad Nubuatan Kijne, pertanyaan besar bergema di Tanah Papua:
Apakah peradaban yang dijanjikan itu telah hadir, atau justru digantikan dengan luka dan air mata?
Pertanyaan tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Advokat dan Pembela HAM, Yan Christian Warinussy, penerima Penghargaan John Humphrey Freedom Award 2005 di Kanada.
Dalam refleksinya, Warinussy menggugat nurani negara dari Presiden ke Presiden, hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini.
“Apakah NKRI benar-benar telah menghadirkan peradaban bagi orang Papua Asli seperti yang dinubuatkan Kijne? Ataukah yang hadir justru kebiadaban dan kekerasan yang terus berulang?” ujarnya penuh keprihatinan.
Sejak integrasi administratif Papua ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963, lanjutnya, hingga pelaksanaan Act of Free Choice (Pepera) tahun 1969, sejarah mencatat luka panjang.
Setiap suara kritis tentang nasib Papua sering dibungkam dengan stigma: makar, separatis, anti-negara.
“Begitulah cara negara memperlakukan anak-anak Papua yang hanya ingin bicara tentang keadilan,” tegasnya.
Warinussy menilai, peringatan 100 tahun nubuatan ini tidak boleh terjebak dalam seremoni dan gemerlap acara, melainkan menjadi momen pertobatan nasional bagi negara, gereja, dan rakyat Papua sendiri.
Ia menyerukan agar Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Katolik, dan seluruh denominasi Kristen yang hidup di bumi Cenderawasih berani bersuara profetik: menuntut negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang telah merenggut martabat orang Papua selama puluhan tahun.
“Kijne tidak sekadar berbicara tentang iman, tetapi tentang martabat manusia. Ia meletakkan batu peradaban, bukan batu nisan bagi generasi Papua,” kata Warinussy.
Menurutnya, bangsa Papua harus diberi kesempatan untuk berdiri sejajar, didengar suaranya, dan dihargai sebagai manusia yang memiliki hak menentukan masa depannya secara terhormat.
“Peradaban bukan dibangun dari monumen dan slogan, tetapi dari penghormatan terhadap kehidupan,” tegasnya lagi.
Refleksi Warinussy menggugah:
Apakah bangsa Papua telah benar-benar beradab di mata negara?
Apakah anak-anak Papua dapat tumbuh di tanahnya sendiri tanpa rasa takut?
Apakah pemerintah masih melihat Papua sebagai subjek yang layak diajak berdialog, bukan sekadar objek kekuasaan?
Bagi Warinussy, 1 Abad Nubuatan Kijne bukan sekadar momen nostalgia, tetapi panggilan sejarah:
Bangsa Papua harus bangkit, memimpin dirinya sendiri, dan menunjukkan bahwa peradaban sejati lahir dari keberanian memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
“Kata Kijne bukan sekadar nubuat, melainkan pesan lintas generasi, bahwa bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.
Dan itulah peradaban sejati yang tak bisa dimatikan oleh waktu, senjata, maupun kekuasaan,” pungkasnya.
