Ambon, Tualnews.com — Badan Koordinasi (Badko) Maluku mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk menjamin proses seleksi Bintara Brimob Tahun 2025 berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Desakan itu disampaikan Ketua Umum Badko Maluku, Andi Sagama, dalam pernyataan resminya di Ambon, Selasa (11/11/2025).
Menurut Andi, rekrutmen Bintara Brimob bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum strategis bagi generasi muda Maluku untuk mengabdi kepada bangsa melalui institusi Polri.
Ia menegaskan, seleksi tahun ini harus menjadi ajang pembuktian komitmen Polri dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan profesionalisme.
“Kami berharap Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, yang dikenal berintegritas dan berpengalaman di bidang SDM, mengawasi langsung setiap tahapan seleksi agar tetap bersih, jujur, dan profesional. Putra-putri Maluku berhak mendapat kesempatan yang adil tanpa pungli dan intervensi,” tegas Andi.
Badko Maluku juga mendesak agar kuota penerimaan dan hasil peringkat kelulusan peserta diumumkan secara terbuka kepada publik.
Transparansi tersebut, kata Andi, merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan memastikan rekrutmen berlangsung berdasarkan merit, bukan kedekatan personal.
“Publik berhak tahu berapa jumlah kuota, bagaimana sistem penilaian dilakukan, dan siapa yang lulus berdasarkan hasil objektif. Transparansi data adalah tanggung jawab moral dan institusional,” ujarnya menambahkan.
Andi menilai, pelaksanaan seleksi Bintara Brimob 2025 seharusnya menjadi tolak ukur keseriusan Polri dalam mewujudkan Transformasi Menuju Polri Presisi, sebagaimana dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya di aspek rekrutmen personel yang bersih dan profesional.
Dengan pengalaman dan latar belakang Kapolda Maluku yang kuat di bidang sumber daya manusia, Badko Maluku optimistis seleksi tahun ini dapat berlangsung lebih transparan dibanding periode sebelumnya.
“Kami percaya Irjen Dadang Hartanto memiliki integritas tinggi untuk memperbaiki sistem rekrutmen agar lebih humanis, objektif, dan berpihak kepada putra daerah. Anak Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, Badko Maluku mendorong Kapolda untuk memantau langsung seluruh tahapan seleksi, memastikan sistem berbasis meritokrasi, serta mempublikasikan hasil akhir seleksi kepada masyarakat.
Desakan ini mencerminkan kegelisahan publik atas minimnya keterbukaan dalam proses rekrutmen aparat keamanan dan sekaligus menjadi pengingat bagi institusi kepolisian agar terus memperkuat citra Polri yang bersih, profesional, dan presisi, berpihak kepada generasi muda Maluku.
