Manokwari, Tualnews.com — Suasana Tanah Papua kembali memanas menjelang 1 Desember 2025, setelah muncul laporan massifnya pendropingan pasukan TNI di berbagai wilayah.
Pola tahunan yang selalu terjadi menjelang 1 Desember ini kembali memicu kegelisahan publik, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang sedang mempersiapkan diri menyambut masa raya Adventus menuju Natal.
Menyikapi situasi tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menyerukan peringatan keras kepada negara.
Ia meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menghentikan pola operasi keamanan yang dinilai menimbulkan teror psikologis terhadap rakyat Papua.
“Kami mendesak Presiden agar memberi arahan sejuk kepada jajaran TNI–Polri. Jangan jadikan tanggal 1 Desember sebagai moment jahat untuk menakut-nakuti rakyat Papua,” tegasnya, dalam Rilis Pers kepada media ini via whatsaap, Sabtu ( 29 / 11 / 2025 ).
Militer Masuk, Trauma Kolektif Bangkit
Diakui, pengiriman pasukan bersenjata dengan dalih menjaga kedaulatan negara dinilai telah menjadi ritual tahunan tanpa evaluasi kemanusiaan.
Negara seolah menganggap pengerahan militer sebagai sesuatu yang “halal” secara otomatis, tanpa mempertimbangkan rekam jejak pelanggaran HAM yang telah menumpuk di Tanah Papua.
“Tanah Papua bukan laboratorium konflik. Bukan pula panggung pembuktian kekuatan militer,” ucapnya tajam.
Menurutnya, negara selama bertahun-tahun gagal membedakan kritik OAP terhadap perlakuan negara dari tindakan makar.
Akibatnya, kata Warinussy, rakyat Papua yang mempertanyakan akses ekonomi, kedaulatan budaya, dan perlindungan hak adat justru dibalas kriminalisasi dan stigmatisasi separatis.
Sejarah 1 Desember Tidak Sama Dengan Proklamasi Papua Merdeka
Direktur LP3BH menegaskan narasi yang terus dibangun negara untuk memaknai 1 Desember sebagai ancaman keamanan tidak berdasar pada sejarah.
Dia mengungkapkan pada 1 Desember 1961, di Hollandia (Jayapura), Bendera Bintang Fajar dikibarkan atas persetujuan resmi Pemerintah Kerajaan Belanda.
Tidak ada pembacaan teks proklamasi.
Tidak ada deklarasi kemerdekaan.
“Menggoreng isu 1 Desember untuk melegitimasi pengerahan pasukan adalah manipulasi sejarah,” kritiknya.
Kedatangan pasukan bersenjata ke kampung-kampung dan kota-kota di Papua terjadi bersamaan dengan persiapan umat Kristiani menyambut Natal.
LP3BH menilai situasi tersebut menciptakan atmosfer ketakutan yang merusak damai keagamaan.
“Bayangkan, di saat umat menyiapkan lilin, negara menurunkan moncong senjata. Ini bukan perlindungan, ini teror psikologis.” Sorotnya.
Menurut LP3BH, hal paling mendesak untuk diwujudkan negara justru adalah:
Akses pekerjaan dan pembangunan ekonomi untuk OAP
Penataan ulang tata kelola sumber daya alam yang selama ini menjadi ladang eksploitasi legal dan ilegal
Regulasi yang adil, bukan kriminalisasi tanpa ujung
“Rakyat Papua bukan ancaman. Rakyat Papua adalah korban eksploitasi, stigma, dan kebijakan negara yang gagal membaca realitas manusia, ” Ujarnya.
Menutup pernyataannya, Direktur LP3BH mengingatkan Presiden bahwa kedaulatan negara tidak diukur dari banyaknya pasukan yang dikirim, tetapi dari keamanan warganya untuk hidup damai di tanah sendiri.
“Pak Prabowo, hentikan tradisi menjadikan 1 Desember sebagai alasan mengintimidasi orang Papua. Kami menuntut negara kembali ke akal sehat, bukan ke logika senjata, ” Pintahnya.
