Ambon, Tualnews.com — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut Halimun, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan warga.
“Yang kita harapkan, proyek-proyek ini berimplikasi pada ekonomi. Jangan hanya membangun proyek yang sifatnya proyek, tetapi harus memiliki multiplier effect sehingga masyarakat bisa terbantu,” kata Halimun dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (02/02/26).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku itu menilai, salah satu kendala utama dalam perencanaan pembangunan selama ini adalah lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak pada penyusunan usulan pembangunan yang kurang terintegrasi.
Ia mengungkapkan, DPRD Provinsi Maluku kerap menyampaikan aspirasi pembangunan daerah ke kementerian terkait maupun Komisi V DPR RI. Namun, usulan tersebut sering kali disusun dengan keterbatasan data akibat minimnya informasi dari dinas-dinas di kabupaten/kota.
“Kami tidak selalu mendapatkan data dari dinas-dinas kabupaten/kota, sehingga akhirnya berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Karena itu, Halimun mendorong adanya rapat koordinasi secara rutin antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan data serta menyamakan perencanaan pembangunan.
Ia juga menyoroti potensi perubahan mekanisme pengusulan program ke kementerian yang ke depan lebih menekankan pada kondisi lapangan serta rekomendasi gubernur.
“Kami khawatir jangan sampai usulan tidak mendapat rekomendasi gubernur atau rekomendasinya gugur,” kata Halimun.
Menurut dia, sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat memiliki skala prioritas yang jelas dan realistis.
“Perlu duduk bersama untuk mendengar apa saja prioritas di kabupaten/kota dan apa dasar usulan tersebut,” ujarnya.
Halimun juga berharap setiap usulan pembangunan ke depan dapat ditembuskan kepada DPRD Provinsi Maluku agar menjadi referensi bersama dalam proses pengambilan kebijakan.
“Supaya kami juga mengetahui dan memiliki dasar yang sama,” kata dia.
