Ambon, Tualnews.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Komisi II meminta penjelasan menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi DKP dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Maluku.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan bahwa sebagai daerah kepulauan, Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar sehingga harus dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan dan penggunaan APBD agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisi II berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku terus diperkuat sehingga sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku.
