MIMIKA, PAPUA TENGAH, Tualnews.com- Di tengah narasi pembangunan yang terus digaungkan pemerintah, satu pertanyaan besar belum terjawab, ke mana sebenarnya uang ratusan triliun untuk Papua mengalir?.
Sementara rakyat di kampung-kampung masih bergulat dengan kemiskinan, akses kesehatan terbatas, dan pendidikan yang tertinggal, elite daerah justru menikmati fasilitas negara dalam jumlah fantastis.
Berdasarkan data dan himpunan informasi yang dihimpun Tualnews.com, Sabtu 21 Maret 2026, pukul 03.00 WIT :
1. Jumlah Anggota MRP Membengkak di 6 Provinsi.
Sejak pemekaran wilayah, kini terdapat 6 provinsi di Tanah Papua:
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Tengah
Papua Pegunungan
Papua Selatan.
Setiap provinsi memiliki 42 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
Total: 42 × 6 = 252 anggota MRP.
Pertanyaannya, apakah bertambahnya lembaga ini berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat?
2. Gaji dan Tunjangan: Puluhan Juta per Orang
Berdasarkan skema pendapatan resmi:
Ketua: ± Rp 60 juta/bulan
Wakil Ketua: ± Rp 50 juta/bulan
Anggota: ± Rp 35–45 juta/bulan
Rata-rata anggota: ± Rp 40 juta per bulan.
Namun itu belum termasuk berbagai tunjangan:
tunjangan jabatan
tunjangan keluarga
uang sidang
perjalanan dinas
fasilitas rumah dan kendaraan
uang kegiatan
Jika digabung: Rp 60–80 juta per orang per bulan.
3. Total Biaya per Provinsi
Perhitungan sederhana:
42 anggota × Rp 60 juta
= Rp 2,52 miliar per bulan.
Dalam setahun: = Rp 30,24 miliar per provinsi.
4. Total Biaya MRP Se-Tanah Papua
6 provinsi × Rp 30,24 miliar
= Rp 181,44 miliar per tahun
Dan ini baru untuk anggota saja.
Belum termasuk:
biaya sekretariat
staf
operasional kantor
perjalanan dinas
program kegiatan
Total anggaran riil bisa tembus, lebih dari Rp 300 miliar per tahun.
5. Dana Otonomi Khusus: Ratusan Triliun Mengalir
Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus pada 2001, pemerintah pusat telah menggelontorkan:
± Rp 138 triliun dana OTSUS langsung Jika ditambah transfer lain,
mendekati Rp 1.000 triliun.
Dana ini seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.
Namun realitas di lapangan berkata lain.
6. Fakta yang Tak Bisa Disembunyikan
Kemiskinan di Papua masih tertinggi di Indonesia
Akses kesehatan di banyak wilayah masih minim, Pendidikan tertinggal, dan konflik sosial terus terjadi.
Di sisi lain, anggaran terus mengalir ke struktur birokrasi.
Pertanyaan untuk Publik, apakah sistem ini benar-benar melayani rakyat Papua? ataukah justru menciptakan lapisan elite baru yang hidup dari dana negara, sementara masyarakat adat tetap terpinggirkan?.
Catatan Penting (Agar Tidak Mudah Dipatahkan)
Agar tulisan ini makin kuat, angka gaji & tunjangan perlu disebut sebagai estimasi rata-rata, bukan angka pasti.
Dana Rp 1.000 triliun adalah akumulasi berbagai skema transfer, bukan hanya OTSUS.
Kritik perlu diarahkan ke sistem dan pengelolaan, bukan generalisasi individu.
Penulis : Nerius Rahabav
