Maybrat, Papua Barat Daya — Dentuman konflik bersenjata kembali memecah sunyi Papua.
Penyerangan terhadap pos pengamanan TNI Angkatan Laut di Kampung Sory, Distrik Aifat Selatan, Minggu (22/3), tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mempertegas bahwa konflik di Tanah Papua masih jauh dari kata usai.
Dua prajurit TNI AL, Prada Marinir Andi Suvio (Yonmar 7) dan Prada Marinir Elki Saputro (Yonmar 10), gugur dalam serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Satu prajurit lainnya, Kopda Marinir Eko Sutrisno, mengalami luka dan kini dirawat di RSAL Sorong.
Tak berhenti di situ, dua pucuk senjata api milik TNI AL dilaporkan dirampas dalam insiden tersebut.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan satu anggota TPNPB dari Kodap IV Alfons Sorry turut tewas.
Namun di balik angka korban dan laporan kehilangan senjata, ada persoalan yang lebih besar: eskalasi konflik yang terus berulang tanpa solusi mendasar.
Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, dalam Rilis Pers kepada Tualnews.com, Jumat 27 Maret 2026, secara tegas menyebut peristiwa ini sebagai alarm keras bagi negara.
JDP menekankan bahwa wilayah Maybrat dan sekitarnya bukan zona perang, melainkan ruang hidup masyarakat sipil.
“Maybrat, Tambrauw, Sorong Selatan hingga Teluk Bintuni adalah wilayah dengan pemukiman warga. Setiap peluru yang dilepaskan selalu berpotensi mengenai mereka yang tidak terlibat,” tegas Jubir JDP.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam berbagai konflik sebelumnya, warga sipil kerap menjadi korban tak langsung, mulai dari pengungsian, trauma, hingga dugaan praktik salah tangkap dan kekerasan dalam proses keamanan.
JDP bahkan menyinggung pola berulang yang dinilai berbahaya, yakni, konflik bersenjata diikuti tindakan represif yang menyasar masyarakat sipil.
Situasi ini menempatkan negara pada posisi krusial. JDP mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tidak sekadar merespons secara militeristik, tetapi mengambil langkah politik yang berani.
“Pendekatan keamanan semata tidak menyelesaikan akar persoalan, negara harus hadir dengan keadilan,” tegas mereka.
Desakan utama JDP jelas: hentikan konflik bersenjata dan buka ruang dialog damai yang setara antara pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan TPNPB.
Di tengah meningkatnya intensitas kekerasan, seruan dialog ini menjadi semakin relevan. Tanpa itu, Papua berisiko terus terjebak dalam siklus lama: serangan, balasan, korban, lalu pengulangan.
Peristiwa di Sory kini menjadi pengingat pahit—bahwa konflik yang dibiarkan berlarut bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal kemanusiaan dan masa depan masyarakat Papua.
Jika tidak ada langkah berani untuk memutus rantai kekerasan, maka bukan tidak mungkin, tragedi serupa akan kembali terulang, dengan korban yang terus bertambah.
Penulis : Nerius Rahabav
