TIMIKA, PAPUA TENGAH, Tualnews.com – Kilau emas dan tembaga yang diangkut keluar dari perut bumi Papua kembali menyisakan ironi pahit.
Di tengah megahnya operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), jeritan ketidakadilan justru menggema dari Lembah Waa-Banti, tanah yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi pemilik hak ulayat, bukan ladang penderitaan.
Sorotan tajam datang dari intelektual muda setempat, Dianus Omaleng, yang secara terbuka menuding adanya pengabaian sistemik terhadap masyarakat asli di wilayah lingkar tambang.
Ia menyebut kondisi ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk nyata marginalisasi yang dibiarkan terus berlangsung.
“Ini bukan lagi soal ketimpangan biasa. Ini adalah ketidakadilan yang dipelihara,” tegasnya, dalam Rilis Pers via WhatsApp kepada Tualnews.com, Rabu 25 Maret 2026.
Empat “Dosa Sosial” di Tanah Kaya
Dari hasil pengamatan lapangan, Dianus mengurai empat persoalan mendasar yang memperlihatkan wajah buram pengelolaan sosial di Waa-Banti:
1. Akses Dikunci, Tanah Sendiri Terasa Asing.
Warga mengeluhkan pembatasan akses transportasi yang membuat mereka seperti tamu di tanah sendiri.
Jalan yang seharusnya menjadi hak hidup justru dikontrol ketat, sementara kendaraan perusahaan melintas tanpa hambatan.
2. Kesehatan Kelas Dua di Bawah Bayang Tambang Raksasa
Ketimpangan fasilitas kesehatan menjadi ironi telanjang. Di satu sisi, standar medis tinggi tersedia bagi karyawan perusahaan; di sisi lain, masyarakat lokal bergulat dengan layanan yang minim dan jauh dari layak.
3. Ekonomi yang Sengaja Diputus
Di tengah perputaran uang triliunan rupiah, ekonomi masyarakat lokal nyaris tak bergerak. Tidak ada integrasi pasar, tidak ada akses yang adil, yang tersisa hanya ketergantungan dan keterisolasian.
4. Martabat Ulayat yang Tergerus
Lebih dari sekadar ekonomi, yang hilang adalah pengakuan.
Program CSR dinilai tidak lebih dari respons sesaat, tanpa strategi jangka panjang yang benar-benar memberdayakan masyarakat adat sebagai subjek utama.
“Kami Tidak Butuh Retorika!”
Dalam pernyataan yang bernada keras, Dianus menolak pendekatan kosmetik yang selama ini ditawarkan perusahaan.
“Kami tidak butuh retorika CSR yang indah di atas kertas. Freeport mengambil kekayaan dari tanah kami, tetapi membiarkan pemiliknya hidup dalam isolasi. Ini bukan hanya kelalaian, ini penghinaan terhadap martabat kami sebagai pemilik ulayat, ” Tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas jurang antara narasi pembangunan yang kerap digaungkan perusahaan dengan realitas pahit yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Desakan: Hentikan Simbolisme, Mulai Perubahan Nyata
Masyarakat Waa-Banti kini tidak lagi tertarik pada janji atau seremoni.
Mereka menuntut langkah konkret,
pembukaan akses transportasi tanpa pembatasan diskriminatif, peningkatan fasilitas kesehatan yang setara dan layak, integrasi ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat lokal, pengakuan nyata terhadap hak dan martabat pemilik ulayat.
Jika tuntutan ini terus diabaikan, konflik sosial bukan lagi potensi, melainkan keniscayaan yang menunggu waktu untuk meledak.
Di tengah derasnya eksploitasi sumber daya alam, pertanyaan mendasar kembali menggema, untuk siapa kekayaan Papua sebenarnya dikelola?.
Penulis : Nerius Rahabav
