Manokwari, Tualnews.com-
Jaringan Damai Papua (JDP) mempertanyakan tindakan pengamanan dan penangkapan terhadap sekitar 12 warga sipil dalam operasi gabungan Polri dan TNI di wilayah Kabupaten Tambrauw, Selasa (17/3).
Sebagai Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, dalam keterangan tertulisnya via whatsaap kepada Tualnews.com, Kamis ( 19 / 3 / 2026 ), dalam pernyataan resmi, menyoroti minimnya transparansi aparat dalam menjelaskan dasar hukum maupun alasan penangkapan terhadap belasan warga tersebut.
JDP mendesak Kapolda Papua Barat Daya untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Tak hanya itu, JDP juga meminta Panglima Kodam XVIII/Kasuari menjelaskan keterlibatan militer dalam operasi tersebut, mengingat dampaknya yang dinilai signifikan terhadap masyarakat sipil di wilayah Tambrauw.
“Setiap tindakan aparat harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik terhadap warga sipil, terutama di wilayah konflik seperti Papua,” tegas Jubir JDP.
Daftar Warga yang Diamankan
JDP mencatat sejumlah warga yang diamankan, di antaranya:
TY (28)
LY (57)
SY (19)
AY (44), Kepala Kampung Banfot
MY (29), Kepala Kampung Bamusbama
BY, AY, TY, WY (49) seorang PNS
PY (49) dan YJ
Jubir JDP mengakui, penangkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan pasca insiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan (nakes), yang sebelumnya telah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Peringatan Keras: Hindari Salah Tangkap
JDP mengingatkan aparat agar tidak gegabah dalam melakukan upaya paksa.
Mereka menekankan pentingnya ketelitian dalam menetapkan tersangka agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga sipil yang tidak terlibat.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu-menahu, justru menjadi korban salah tangkap,” ujar JDP da pernyataan tersebut.
Dorongan Pendekatan Damai
Lebih jauh, JDP mendesak aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan damai dalam menangani konflik, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal.
JDP juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dalam kasus ini, guna memastikan terungkapnya kebenaran dan tercapainya keadilan bagi para korban, khususnya dalam kasus penyerangan terhadap tenaga kesehatan di Tambrauw.
Situasi di Papua, menurut JDP, membutuhkan kehati-hatian ekstra, bukan hanya dari aparat, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, agar tidak memperburuk kondisi sosial yang sudah rentan.
Penulis : Nerius Rahabav
