JAKARTA, Tualnews.com – Kunjungan mendadak Presiden Prabowo Subianto ke kawasan permukiman warga di pinggir rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat, Kamis ( 26 / 3 ), menyita perhatian publik.
Berdasarkan catatan Seskab yang dikutip Tualnews.com, tanpa agenda resmi yang diumumkan sebelumnya, Presiden dikabarkan datang secara sederhana, bahkan disebut sempat “menyamar”, untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang tinggal hanya beberapa kilometer dari pusat ibu kota.
Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu sontak mengejutkan warga. Antusiasme pun tak terbendung.
Banyak warga mengaku baru pertama kali melihat Presiden datang langsung ke lingkungan mereka, sebuah kawasan padat yang selama ini identik dengan keterbatasan akses hunian layak.
Realitas di Balik Rel Kereta
Fenomena warga yang tinggal di bantaran rel bukan hal baru di Jakarta.
Faktor ekonomi menjadi alasan utama. Kedekatan dengan pusat aktivitas pasar, transportasi, dan peluang kerja, membuat kawasan ini tetap menjadi pilihan, meski berisiko tinggi dan minim fasilitas dasar.
Permukiman seperti ini umumnya menghadapi berbagai persoalan,
keamanan, dan risiko kecelakaan akibat lalu lintas kereta.
Kesehatan: sanitasi yang terbatas dan kepadatan tinggi
Legalitas: status lahan yang kerap tidak jelas
Kerentanan sosial: rawan penggusuran tanpa solusi jangka panjang.
Komitmen Hunian Layak
Dalam kunjungan tersebut, Presiden disebut menyampaikan keinginan untuk membangun rumah layak bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel.
Gagasan ini sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban.
Namun, para pengamat menilai bahwa penyediaan hunian tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan, mencakup:
Relokasi yang dekat dengan sumber mata pencaharian, skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
keterlibatan warga dalam proses perencanaan, jaminan keberlanjutan sosial dan ekonomi.
Kunjungan langsung Presiden ke lapangan memiliki nilai simbolik yang kuat, menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut kebijakan yang konkret dan terukur.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa program relokasi kerap menghadapi resistensi warga jika tidak disertai dialog dan solusi yang realistis.
Banyak warga yang memilih kembali ke kawasan semula karena lokasi hunian baru jauh dari tempat kerja.
Penataan Kota adalah Tanggung Jawab Bersama
Penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah.
Partisipasi masyarakat, peran sektor swasta, serta kesadaran kolektif menjadi kunci dalam menciptakan kota yang layak huni.
Kunjungan ini, jika benar ditindaklanjuti secara serius, dapat menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan penataan kota yang lebih manusiawi, bukan sekadar menggusur, tetapi mengangkat martabat warga melalui hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Di tengah pesatnya pembangunan Jakarta, realitas di pinggir rel menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, agar pembangunan tidak hanya terlihat megah, tetapi juga dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penulis : Nerius Rahabav
