Manokwari, Tualnews.com – Polemik dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Manokwari Selatan akhirnya berujung ke ranah hukum.
Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan seorang warga ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang dinilai merusak kehormatan jabatan kepala daerah.
Laporan pengaduan tersebut dibuat pada Kamis (12/3) di kantor Polda Papua Barat, tepatnya di Sub Direktorat V Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Ditreskrimsus.
Kuasa hukum Bupati Manokwari Selatan, Yan Christian Warinussy, dalam Rilis Pers kepada Tualnews.com, Kamis ( 12 / 3 ) mengungkapkan, kliennya melaporkan seorang warga yang diduga menyebarkan informasi melalui pesan percakapan dan rekaman suara (voice note) yang menyerang nama pribadi serta jabatan Bupati Manokwari Selatan.
Kata Advokat Yan, peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi pada Jumat (6/3) di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan.
Terlapor disebut mengatasnamakan diri sebagai aparat negara saat menyampaikan informasi tersebut kepada sejumlah pihak.
“Langkah hukum ini diambil karena informasi yang disebarkan telah mencemarkan nama baik sekaligus merusak kehormatan jabatan Bupati Manokwari Selatan,” tegas kuasa hukum usai membuat laporan di Polda Papua Barat.
Ia menilai fenomena penyebaran informasi melalui chat maupun voice note tanpa dasar yang jelas semakin marak dan berpotensi merusak reputasi seseorang, terlebih jika menyasar pejabat publik.
Karena itu, laporan ini disebut bukan sekadar langkah hukum, tetapi juga peringatan keras bagi masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan informasi di media sosial.
“Ini menjadi pembelajaran hukum bagi siapa pun agar tidak mudah menyebarkan informasi melalui chat atau voice note tanpa fakta yang jelas, apalagi jika menyerang kehormatan pejabat negara,” ujarnya.
Saat ini laporan tersebut tengah ditangani Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Papua Barat untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga tuntas.
“Sebagai kuasa hukum Bupati Manokwari Selatan, kami akan memastikan proses hukum berjalan hingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi klien kami,” tegasnya.
Kasus ini pun diperkirakan bakal menjadi sorotan publik di Manokwari Selatan, mengingat persoalan dugaan pencemaran nama baik terhadap kepala daerah kini memasuki proses hukum di ranah siber.
Penulis : Nerius Rahabav
