Papua Tengah, Tualnews.com — Di tengah gemerlap emas yang terus dikeruk dari perut bumi Papua, jeritan rakyat adat dari wilayah 3 Lembah Waa Banti, Arwanop, dan Tsinga kembali mengguncang ruang publik nasional.
Ironi itu kini tampak telanjang. Di atas tanah yang disebut sebagai salah satu kawasan tambang emas terbesar dan terkaya di dunia, masyarakat asli justru masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, keterisolasian, minim layanan kesehatan, pendidikan yang tertinggal, hingga infrastruktur dasar yang jauh dari layak.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Freeport Indonesia yang disebut mencapai triliunan rupiah kini mulai dipertanyakan secara terbuka oleh masyarakat adat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan langsung dengan aktivitas eksploitasi tambang.
Tokoh pemuda Mimika, Dianu Omaleng, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (29/5), melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan dana sosial perusahaan yang dinilai tidak pernah benar-benar menyentuh akar penderitaan rakyat di lingkar tambang.
“Tanah Waa Banti, Arwanop, dan Tsinga kaya raya, tetapi penduduknya tetap hidup dalam kemelaratan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menikmati seluruh hasil kekayaan tambang ini?, ” tegas Omaleng.
Diakui, pernyataan itu langsung menggema luas di tengah masyarakat adat 3 Lembah yang selama bertahun-tahun merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Kekecewaan yang lama terpendam kini berubah menjadi tuntutan terbuka terhadap transparansi, keadilan, dan pengembalian hak-hak masyarakat adat atas kekayaan alam mereka.
Menurut Omaleng, program-program CSR selama ini lebih banyak terlihat sebagai simbol pencitraan dan kegiatan seremonial, ketimbang solusi nyata yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat asli Papua di wilayah lingkar tambang.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dana CSR yang dinilai rawan dimanfaatkan oleh segelintir elite tertentu atas nama kepentingan rakyat adat.
“Tambang terus menghasilkan keuntungan fantastis, tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat asli tetap tertinggal. Ini ironi besar yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.
Dalam pernyataan sikap masyarakat 3 Lembah Waa Banti, Arwanop, dan Tsinga, warga secara tegas menuntut:
1. Audit total dan independen terhadap seluruh dana CSR PT Freeport Indonesia sejak awal operasi hingga saat ini.
2. Transparansi penuh aliran dan penggunaan dana CSR kepada publik secara rinci.
3. Penghentian praktik elite atau kelompok tertentu yang diduga menikmati dana atas nama masyarakat adat.
4. Pengembalian hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat.
5. Keadilan distribusi manfaat kekayaan alam bagi rakyat asli Waa Banti, Arwanop, dan Tsinga.
Dikatakan, bagi masyarakat adat, persoalan ini bukan lagi sekadar soal bantuan sosial perusahaan.
Lebih dari itu, kata Omaleng, menyangkut martabat, hak hidup, dan masa depan generasi mereka di tanah leluhur sendiri.
“Tanah kami bukan jajahan ekonomi. Tanah kami bukan tempat eksploitasi tanpa keadilan,” demikian seruan keras yang kini terus menggema dari jantung pegunungan Papua.
Di tengah derasnya eksploitasi sumber daya alam Papua, rakyat 3 Lembah menegaskan mereka tidak membutuhkan belas kasihan ataupun janji-janji kosong.
” Yang mereka tuntut hanya satu: keadilan nyata atas tanah dan kekayaan yang selama ini diambil dari wilayah adat mereka sendiri, ” Sorotnya.
