TIMIKA, Tualnews.com – Kebijakan penghentian pembiayaan pendidikan bagi siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selama ini mendapat dukungan dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menuai kritik dari kalangan intelektual masyarakat adat di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia.
Salah satu intelektual muda asal Waa Banti, Dianu Omaleng, menilai alasan kondisi perusahaan yang disampaikan pihak YPMAK sebagai dasar penghentian pembiayaan pendidikan tidak cukup kuat dan berpotensi mengancam masa depan generasi muda Papua, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, serta lima suku kerabat lainnya.
Menurut Dianu, pendidikan merupakan instrumen utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan industri dan ekonomi di Papua Tengah.
Karena itu, kebijakan yang berpotensi membatasi akses pendidikan dinilai sebagai langkah yang perlu dikaji ulang.
“Kami memahami bahwa setiap lembaga memiliki tantangan dan keterbatasan. Namun, jangan sampai solusi yang diambil justru mengorbankan masa depan generasi muda yang selama ini bergantung pada dukungan pendidikan tersebut,” ujar Dianu dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (30/5/2026).
Ia menegaskan, sebagai perusahaan tambang kelas dunia yang beroperasi di tanah adat Amungme dan Kamoro, PT Freeport Indonesia bersama YPMAK semestinya mampu mencari alternatif kebijakan yang lebih berpihak kepada keberlanjutan pendidikan masyarakat asli Papua.
Menurutnya, penghentian bantuan pendidikan berpotensi memicu meningkatnya angka putus kuliah, pengangguran, serta mempersempit peluang generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi.
“Kami khawatir akan lahir generasi yang kehilangan kesempatan mengembangkan diri. Pendidikan bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi jangka panjang bagi masyarakat dan daerah,” katanya.
Dianu juga menyoroti proses penyampaian kebijakan yang dinilai mendadak.
Ia berpendapat, keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap ribuan keluarga seharusnya disosialisasikan jauh hari sebelumnya agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan diri.
“Kalau memang ada perubahan kebijakan karena kondisi tertentu, masyarakat harus diberi informasi sejak dua atau tiga tahun sebelumnya. Dengan begitu, orang tua dan siswa bisa menyusun langkah antisipasi. Bukan tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa biaya pendidikan dihentikan,” tegasnya.
Sebagai alumni penerima manfaat program pendidikan YPMAK, Dianu meminta pihak YPMAK dan PT Freeport Indonesia memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar kebijakan tersebut serta mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil.
Ia menilai keberlanjutan pendidikan generasi muda Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan dari wilayah adat mereka.
“Kami berharap ada ruang dialog dan evaluasi. Pendidikan adalah harapan masyarakat adat untuk keluar dari berbagai keterbatasan. Jangan sampai kebijakan ini justru menutup pintu masa depan anak-anak Papua,” pungkasnya.
