Jangan Biarkan Program Strategis Nasional Berhenti di Atas Kertas
Oleh: Petrus Emanuel Temorubun, S.IP.
Indonesia saat ini sedang berada pada persimpangan penting pembangunan nasional. Di tengah tantangan ekonomi global, ketidakpastian pasar internasional, dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memilih mengambil langkah yang berani dengan menghadirkan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat hingga ke tingkat desa.
Sebagai anak petani yang lahir dan tumbuh dengan memahami kehidupan masyarakat desa, saya melihat bahwa arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang tepat.
Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan yang bersifat makro, tetapi mulai masuk ke akar persoalan masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.
Kita menyaksikan lahirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Pangan, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya.
Program-program ini sesungguhnya bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan instrumen besar untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa dari bawah.
Yang menarik, sebagian besar program tersebut bukan lagi sekadar rencana. Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat. Koperasi Merah Putih terus terbentuk di berbagai desa dan kelurahan.
Sekolah Rakyat mulai dibangun untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kampung Nelayan Merah Putih hadir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara program swasembada pangan terus diperkuat melalui pengembangan kawasan pertanian dan peningkatan produksi nasional.
Artinya, pemerintah pusat telah menyiapkan kerangka besar pembangunan. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah daerah siap menjadi bagian dari keberhasilan tersebut?
Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.
Sering kali ketika muncul persoalan ekonomi, tingginya angka pengangguran, atau lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, sorotan publik langsung diarahkan kepada pemerintah pusat.
Padahal, dalam banyak kasus, keberhasilan program nasional justru sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama di lapangan.
Masih banyak daerah yang belum menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, kawasan ketahanan pangan, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.
Masih ada daerah yang belum mampu membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung keberhasilan program nasional.
Padahal, Presiden telah membuka jalan.
Karena itu, gubernur, bupati, dan wali kota tidak boleh lagi hanya menjadi penonton.
Kepala daerah harus menjadi penggerak utama pembangunan. Mereka harus aktif menjemput program, menyiapkan lahan, mempercepat perizinan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap program nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Saya bahkan melihat peluang besar yang belum banyak dimanfaatkan daerah, yakni melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan mengintegrasikan BUMD ke dalam rantai pasok Program Strategis Nasional, daerah dapat memperoleh nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar.
BUMD dapat menjadi mitra distribusi, pengolahan hasil produksi, hingga hilirisasi berbagai sektor yang didorong pemerintah pusat.
Apabila hal ini dilakukan secara serius, maka manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan asli daerah, dan penguatan ekonomi lokal.
Kita harus menyadari bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh Jakarta.
Masa depan Indonesia justru ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di desa-desa, kampung-kampung nelayan, kawasan pertanian, dan wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi tulang punggung bangsa.
Ketika desa kuat, ekonomi nasional akan kuat. Ketika petani sejahtera, nelayan berkembang, anak-anak miskin mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat memperoleh akses pangan bergizi, maka sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja bersama mendukung berbagai Program Strategis Nasional yang telah dicanangkan pemerintah.
Jangan biarkan program-program besar tersebut berhenti di atas kertas atau hanya menjadi angka dalam laporan.
Saatnya seluruh elemen bangsa bergerak bersama. Sebab keberhasilan Program Strategis Nasional bukan hanya keberhasilan pemerintah pusat, melainkan keberhasilan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
Penulis Adalah Wakil Bendahara Umum DPP Patria – PMKRI Periode 2025–2030
