MIMIKA, Tualnews.com – Masyarakat Adat Arwanop membantah sejumlah pernyataan yang disampaikan Bupati Mimika, Johanes Rettob, terkait kondisi kesehatan dan aksesibilitas di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika.
Warga menilai informasi yang disampaikan pemerintah daerah tidak sesuai dengan fakta yang mereka alami sehari-hari di lapangan.
Melalui tokoh masyarakat Arwanop, Lambertus Beanal, warga menegaskan bahwa wilayah pegunungan tidak dapat dikategorikan sebagai daerah yang bebas dari malaria. Bahkan, menurut mereka, kawasan Arwanop, khususnya wilayah Omponi, merupakan salah satu daerah yang sejak lama menghadapi persoalan malaria yang kemudian menyebar ke sejumlah kampung lain di kawasan pegunungan.
“Pernyataan bahwa daerah pegunungan tidak ada malaria adalah kekeliruan yang sangat fatal. Kami masyarakat di sini sangat paham sejarah penyebaran penyakit ini,” tegas Lambertus Beanal, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu 10 Juni 2026.
Warga Bantah Alasan Keamanan
Selain persoalan kesehatan, masyarakat juga menolak anggapan bahwa faktor keamanan menjadi hambatan utama bagi akses pelayanan kesehatan ke wilayah pegunungan.
Menurut warga, wilayah Arwanop hingga kini relatif aman dan tetap dapat dijangkau oleh tenaga kesehatan maupun pihak pemerintah.
Masyarakat menilai alasan keamanan yang selama ini disampaikan pemerintah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan berpotensi menjadi pembenaran atas terbatasnya pelayanan publik di daerah pedalaman.
Warga juga menyoroti pernyataan yang dinilai menyerahkan tanggung jawab transportasi dan dukungan logistik tenaga medis kepada PT Freeport Indonesia.
Menurut mereka, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Mimika dan tidak dapat dialihkan kepada pihak swasta.
Tenaga Medis Disebut Pahlawan Kemanusiaan
Dalam keterangannya, Lambertus Beanal memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di wilayah pedalaman.
Ia menyebut para tenaga medis sebagai pahlawan kemanusiaan yang bekerja dalam keterbatasan sarana dan minim dukungan.
Sebagai contoh, ia menceritakan pengalaman sejumlah tenaga kesehatan yang harus berjalan kaki selama kurang lebih 12 jam melintasi sungai, gunung, dan lembah untuk mengevakuasi seorang rekan mereka yang terserang malaria agar dapat memperoleh penanganan medis di Banti.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi untuk mendapatkan bantuan dari pihak terkait di kota tidak memperoleh respons yang memadai.
Desak Pemerintah Perbaiki Pelayanan
Atas kondisi tersebut, masyarakat Adat Arwanop mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:
1. Mengakui kondisi riil penyebaran malaria dan persoalan kesehatan yang terjadi di wilayah pegunungan.
2. Mengambil tanggung jawab penuh terhadap keselamatan, operasional, dan dukungan bagi tenaga kesehatan serta tenaga pendidik di pedalaman.
3. Memprioritaskan kesejahteraan, fasilitas kerja, dan dukungan logistik bagi tenaga medis dan guru yang bertugas di wilayah pegunungan maupun pesisir.
“Mereka adalah pahlawan kami. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada tenaga kesehatan dan guru yang bertugas di pedalaman karena mereka berada di garis depan pelayanan masyarakat,” ujar Lambertus Beanal.
Pernyataan masyarakat Arwanop ini menambah sorotan terhadap tantangan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika, terutama terkait penanganan malaria, akses transportasi, serta dukungan bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil.
