MANOKWARI,Tualnews.com– Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan kekerasan bersenjata yang, menurutnya, terus menimbulkan korban di kalangan warga sipil di wilayah Blok Wabu, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Dalam pernyataan resminya, Minggu 5 Juli 2026, Warinussy menyebut bahwa situasi kemanusiaan di sekitar kawasan Blok Wabu telah menjadi perhatian serius karena dalam beberapa bulan terakhir terus muncul laporan mengenai warga sipil yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka.
Sebagai penerima John Humphrey Freedom Award 2005 di Montreal, Kanada, Warinussy menyatakan negara tidak boleh membiarkan pendekatan keamanan yang menurutnya berpotensi mengorbankan masyarakat sipil Papua demi kepentingan investasi sumber daya alam.
“Presiden harus segera memerintahkan penghentian penggunaan kekerasan bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama negara,” tegasnya.
Menurut Warinussy, pengalaman panjang masyarakat adat Papua di sekitar kawasan pertambangan sejak beroperasinya tambang di Tembagapura pada 1967 menunjukkan bahwa masyarakat adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro, belum sepenuhnya menikmati manfaat pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka.
Ia juga mengaitkan situasi tersebut dengan catatan sejarah Papua sebagaimana diuraikan oleh sejarawan Australia Greg Poulgrain dalam bukunya The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles, yang membahas dinamika politik internasional terkait Papua pada awal dekade 1960-an.
Warinussy berpendapat pola yang sama kembali terlihat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam di kawasan Blok Wabu.
Ia mengklaim masih terdapat warga sipil Papua yang dituduh sebagai simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tanpa melalui pembuktian hukum yang memadai.
Ia juga menilai dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan belum diproses secara transparan dan akuntabel.
Atas dasar itu, LP3BH Manokwari mendesak pemerintah pusat segera melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan pengamanan di kawasan Blok Wabu.
Selain itu, Warinussy meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) membentuk dan menjalankan investigasi kemanusiaan secara independen guna mengungkap penyebab meninggal maupun terluka warga sipil Papua dalam kurun sekitar tiga bulan terakhir.
“Negara wajib memastikan perlindungan hak hidup setiap warga negara serta menjamin adanya proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.
LP3BH berharap langkah penghentian kekerasan, audit terhadap pola pengamanan, serta investigasi independen dapat menjadi titik awal pemulihan situasi kemanusiaan di Intan Jaya sekaligus mencegah jatuhnya korban sipil di masa mendatang.
