Ambon, Tualnews.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap karakter Maluku sebagai daerah kepulauan. Menurut dia, kondisi geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat biaya pembangunan dan pelayanan publik di Maluku relatif tinggi.
Hal itu disampaikan Benhur dalam rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).
Dalam pidatonya, Benhur mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Maluku. Namun, dia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Benhur mengatakan masyarakat Maluku yang tersebar di banyak pulau membuat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik membutuhkan biaya lebih besar.
“Sebagai daerah kepulauan, kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Karakter biaya kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula pembagian dana alokasi umum,” kata Benhur.
Karena itu, dia mendorong agar kebijakan transfer keuangan ke daerah turut mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah kesenjangan pembangunan antara Maluku dan daerah lain.
Benhur juga berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dapat segera membuahkan hasil. Menurut dia, regulasi tersebut dibutuhkan untuk memperkuat posisi daerah kepulauan sekaligus meningkatkan konektivitas antarpulau.
Selain persoalan anggaran, DPRD Maluku menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan berbagai proyek strategis di daerah. Benhur menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku.
Dia juga meminta pemerintah memastikan hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya,” ujarnya.
Menurut Benhur, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat harus diwujudkan melalui kepastian hukum dan kebijakan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Benhur mengajak seluruh masyarakat memperkuat persatuan dan menjaga budaya hidup orang basudara. Nilai pela gandong, kata dia, merupakan modal sosial yang penting untuk menjaga persatuan masyarakat Maluku.
“Marilah kita bersatu, terus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Maluku,” katanya.
Benhur turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perbankan, BUMN, BUMD, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Maluku.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan pemerintah bersama masyarakat akan terus menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Hendrik menilai perjalanan Maluku tidak dapat dipisahkan dari tradisi, kearifan lokal, dan semangat persaudaraan yang diwariskan para leluhur.
“Kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur, dengan rasa bersatu dan semangat untuk maju,” ujar Hendrik.
Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para raja, dunia usaha, perbankan, partai politik, serta seluruh masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan daerah.
Dia mengakui masih terdapat sejumlah target pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang belum tercapai secara maksimal.
Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku pun menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ke depan.
Pemerataan pembangunan, penguatan kebijakan bagi daerah kepulauan, perlindungan masyarakat adat, serta peningkatan konektivitas antarpulau dinilai menjadi sejumlah agenda penting untuk mendorong Maluku berkembang lebih merata.
