AMBON, Tualnews.com — Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Maluku berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Hal itu menyusul masih ditemukannya antrean kendaraan di sejumlah daerah, seperti Bula, Masohi, Saumlaki, Ambon, Tual, Tiakur, dan wilayah lainnya.
Menurut Anos, persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi. Pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan BBM dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang aktif serta tingginya mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
“Yang perlu dihitung adalah berapa sebenarnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Maluku, mulai dari sepeda motor, mobil penumpang, angkutan umum, kendaraan barang hingga kendaraan diesel,” kata Anos.
Ia mengatakan, data jumlah kendaraan tersebut harus disandingkan dengan tingkat konsumsi BBM serta kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota.
Menurut dia, jumlah kendaraan terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, mobilitas masyarakat antardaerah dan antarpulau di Maluku juga cukup tinggi.
Kendaraan dari Luar Ambon Ikut Mengisi BBM
Anos menyoroti kondisi Kota Ambon yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain.
Menurut dia, konsumsi BBM di Ambon tidak hanya berasal dari kendaraan yang terdaftar atau berdomisili di Kota Ambon.
Sejumlah kendaraan dari Pulau Seram masuk ke Ambon melalui penyeberangan feri untuk berbagai keperluan. Setelah berada di Ambon, kendaraan tersebut juga melakukan pengisian BBM sebelum kembali ke daerah asal.
Hal serupa, kata Anos, terjadi pada kendaraan dari Pulau Buru yang datang ke Ambon.
“Kalau kebutuhan BBM Ambon hanya dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Ambon, apakah angka itu masih menggambarkan konsumsi riil di lapangan?” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperhitungkan kendaraan dari luar Ambon yang masuk melalui jalur penyeberangan dan ikut menggunakan BBM di Kota Ambon.
Data Antarinstansi Perlu Diintegrasikan
Anos mendorong adanya integrasi data antara Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, Kepolisian atau Samsat, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.
Data yang perlu dihimpun, antara lain jumlah kendaraan aktif, pertumbuhan kendaraan setiap tahun, konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan, kuota BBM setiap kabupaten/kota, realisasi penyaluran di masing-masing SPBU, hingga mobilitas kendaraan antarkabupaten dan antarpulau.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui penyebab antrean secara lebih objektif.
Apakah antrean terjadi karena kuota BBM sudah tidak sebanding dengan kebutuhan, persoalan distribusi dan jadwal pasokan, tingginya konsentrasi pengisian di SPBU tertentu, atau kemungkinan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Semua kemungkinan itu harus diperiksa berdasarkan data, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” katanya.
Jangan Hanya Bertindak Saat Antrean Panjang
Anos mengatakan, evaluasi kebutuhan BBM tidak hanya perlu dilakukan di Kota Ambon. Pemerintah juga perlu melihat kondisi di Bula, Masohi, Saumlaki, Tual, Tiakur, dan daerah lainnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah masing-masing.
Ia berharap persoalan BBM tidak hanya menjadi perhatian pemerintah ketika terjadi antrean panjang di SPBU.
“Sudah saatnya kebutuhan BBM Maluku dihitung berdasarkan kondisi riil masyarakat, pertumbuhan kendaraan, dan karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan,” ujar Anos.
Menurutnya, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, distribusi barang, aktivitas ekonomi hingga kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, penyelesaian persoalan BBM di Maluku membutuhkan pembenahan data dan perencanaan kebutuhan secara menyeluruh.
“Jangan setiap kali terjadi antrean baru pemerintah berpikir untuk menambah pasokan. Yang lebih penting adalah memastikan perencanaan kebutuhan BBM benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
