Walikota : Kota Tual Butuh Kapal Patroli, Bukan Helikopter

Tual News – Berita viral pengadaan satu unit Helikopter, yang merupakan butir rekomendasi DPRD Kota Tual terhadap LKPJ Walikota Tual tahun anggaran 2019, mendapat tanggapan serius Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag.

Kepada tualnews.com, Jumat ( 26/06/2020 ), Walikota Tual membenarkan salah satu  butir rekomendasi DPRD Kota Tual terhadap LKPJ Walikota 2019 adalah soal helikopter, namun bagi Rahayaan yang dibutuhkan masyarakat Kota Tual saat ini adalah kapal patroli, bukan helikopter.

“ Benar, helikopter adalah satu butir rekomendasi pansus LKPJ DPRD Kota Tual 2019, tapi itu bukan serta merta langsung diterima untuk buat pengadaan helikopter, karena bersifat usulan legislatif. Ini baru wacana, namun bagi saya   masyarakat Kota Tual saat ini butuh kapal patroli laut, ketimbang  helikopter “ Tandas Walikota Tual.

DPRD Tual Siap Anggarkan Satu Helikopter Layani Warga Kur dan Tayando

Menurut Rahayaan, pembelian helikopter menghabiskan anggaran yang besar, karena beban operasional tinggi, baik BBM, gaji pilot dan kru serta biaya perawatan, sehingga harus didalami secara baik.

“ Itu usulan legislatif, tapi eksekutif tentu punya alasan, karena kapasitas helikopter hanya lima – tujuh orang, sehingga kita harus cek kapasitas helikopter, biaya perawatan satu tahun, dan gaji pilot, termasuk jajaki daerah lain yang sudah pengadaan helikopter “ Jelasnya.

Berita Viral Helikopter, Hamud dan Waka DPRD Tual Tak Berpendapat

Walikota Tual mengaku, kapal patroli laut sangat dibutuhkan saat ini, karena kapasitas daya tampung mencapai seratus orang, apalagi dengan hadirnya banyak kapal nelayan andon dari luar daerah yang masuk di pulau Kei menjarah dan mencuri telur ikan, maka kapal patroli bisa dimanfaatkan untuk pengawasan pesisir laut di Kota Tual dan Kabupaten Malra.

“ Jadi helikopter belum prioritas, kita harus fokus program menangani pemulihan  ekonomi kerakyatan, pasca pandemi covid-19 di Kota Tual “ Ujar Rahayaan.

DPRD Tual : Ide Gila Beli Helikopter Demi Rakyat

Ketika ditanya apakah wajar Pansus LKPJ DPRD Kota Tual harus mengeluarkan rekomendasi terkait helikopter didalam LKPJ Walikota Tual tahun 2019, Rahayaan menampik hal ini.

“ Saya tidak bilang wajar dan tidak wajar, namun itu baru usulan DPRD Kota Tual, sehingga harus duduk bersama eksekutif membahas program prioritas bagi masyarakat Kota Tual saat ini  “ terang Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag. ( TN )

Komentar Pembaca