Bupati Malra : Saya tidak Cari Untung dari Pinjaman Daerah 250 Miliar

Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun

Langgur Tual News – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun sangat menyesalkan tudingan pihak – pihak tertentu soal pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ) sebesar Rp 250 miliar, untuk membangun infrastruktur di Pulau Kei Besar. Kata Hanubun, dirinya tidak mencari keuntungan dibalik pinjaman daerah itu, karena apa yang dilakukan demi menjawab penderitaan  masyarakat di Pulau Kei Besar.

“ Supaya jangan gagal paham, perlu saya jelaskan kalau pinjaman daerah Pemkab Malra kepada PT. SMI, salah satu BUMN dibawah Kementrian Keuangan RI yang  sudah disetujui DPRD Malra sesuai amanat Peraturan Pemerintah ( PP ) nomor 56 tahun 2018 “ Tandas Bupati Malra dalam siaran Pers yang diterima minggu ( 17/11/2019 ).

Inilah kondisi infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar

Bupati mengaku, dirinya tiga hari lalu baru bertemu Menteri Keuangan RI,  Sri Mulyani di Jakarta untuk menyampaikan pinjaman daerah tersebut dan mendapat respon Menteri Keuangan.

“ anggaran pinjaman kepada daerah untuk pembangunan infrastruktur sudah disiapkan melalui PT. SMI, namun banyak daerah hanya datang dan bicara tanpa ada realisasi, hanya beberapah daerah yang berhasil bangun kerja sama dengan PT. SMI “ Jelas Bupati Hanubun meniru pernyataan Menkeu.

Hanubun menepis tudingan sekelompok orang yang mengatakan dirinya sebagai Bupati Malra ingin mencari keuntungan dari pinjaman daerah miliaran rupiah  itu.

“ Saya pastikan tidak akan ada, sebab pinjaman daerah ini diawasi dan diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) bersama aparat penegak hukum lainya “ Ujarnya.

Kata Bupati Malra, pihak – pihak yang menuding dirinya tidak merasakan kesulitan dan penderitaan yang dialami masyarakat di pulau Kei Besar saat ini.

“ Penderitaan warga Kei Besar saya rasakan sendiri, tanpa laporan dari organisai perangkat daerah ( OPD )  atau lainya, jika anda manusia harusnya buka mata hati untuk melihat dan merasakan penderitaan masyarakat saat ini “ Sesal Hanubun.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun

Bupati Hanubun berharap semua elemen masyarakat harus bergandengan tangan bersama pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Malra yang lebih baik. “ jangan lagi ada dendam, iri hati dan dengki diantara kita, mari kita bersama – sama bersatu untuk bangun Nuhu Evav lebih baik “ Ajaknya.

Delapan Kriteria Kelayakan Pinjaman Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh tualnews.com dari PT. Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ), salah satu BUMN dibawah Kementrian Keuangan RI, menyebutkan kalau ada delapan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi pemerintah daerah provinsi, dan kab/kota di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peminjaman daerah  yakni :

1          Infrastruktur yang akan dibiayai adalah infrastruktur publik yang merupakan prioritas daerah dan tercantum dalam RPJMD

2          Persetujuan DPRD

3          Pemda tidak mempunyai tunggakan pinjaman, baik dari penerusan pinjaman maupun dari sumber lain

4          Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5 kali (sebagaimana ditetapkan dalam PP 30/2011)

5          Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

6          Batas maksimum defisit APBD untuk tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

7          Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

8          Mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri

( team tualnews )