Ambon, Tual News – DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi III telah agendakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), guna mempertanyakan pembangunan jalan Kairatu-Hunitetu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang hingga kini tak kunjung selesai.
Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demo yang dilakukan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Nunusiwa (IPPMN) di kantor DPRD Maluku, senin lalu (11/12/2023).
Pemanggilan Komisi IIi terhadap Kepala Dinas PUPR, Ismail Usemahu diagendakan berlangsung selasa 12 Desember 2023.
“Besok kita rapat dengan Dinas PUPR pukul 10.00 WIT,”ujar Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw dihadapan IPPMN di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku.
Dikatakan, di dalam rapat nantinya komisi III akan mempertanyakan lebih dalam soal realisasi pekerjaan jalan Kairatu-Hunitetu.
” Pasalnya sesuai laporan IPPMN, jalan yang dikerjakan selama tiga tahun menggunakan APBD Provinsi Maluku senilai Rp18,9 miliar hingga kini belum tuntas, ” Jelasnya.
Hal ini pun diperjelas Igo Selaki Koordinator aksi IPPMN, yang merinci anggaran pembangunan jalan sebesar Rp18,9 miliar, dicairkan selama tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2020 senilai Rp 14 miliar, 2021 Rp 2,6 miliar, dan tahun 2022 Rp 2,9 miliar.
Dari anggaran tersebut, kata Selaki, jalan yang sudah diaspal tuntas sepanjang 5 km hingga Hursana, dan 1 Km baru aspal biasa.
” Artinya belum sampai secara keseluruhan hingga Hunitetu, padahal sudah riga kali pencairan, tapi realisasi lapangan nihil, dimana kah anggaran itu berada. Itulah, jadi pertanyaan kalau dikaitan anggaran yang sudah dicairkan tidak masuk akal,” Sorot Igo.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya mendorong DPRD Maluku mengusut hal ini secara tuntas, sehingga pekerjaan jalan Kairatu-Hunitetu secepatnya diselesaikan.
“Kami hadir di DPRD sebagai lembaga pengawas untuk mengevaluasi Kadis PUPR sebagai penyelenggara. Anggaran sudah dicairkan, namun kami belum mendapat jalan bagus,”Sesalnya.
