MENUNGGU LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK BERIKUTNYA
Oleh : Ir Petrus Beruatwarin, M.Si
Penyatuan persepsi dalam upaya menjaga kodusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Tanah Evav, Bumi Larvul Ngabal harus digumuli agar dilaksanakan dengan kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk mengakhiri konflik sosial yang terus terjadi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja iklas dan kerja tuntas semua pihak melalui sinergitas, keterpaduan, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik dan tulus.
Sebagai anak adat, kita patut memberikan apresiasi kepada para Rat khusunya Rat Yab Faan dan Orang Kai Langgur di wilayah Raschap Ohoilim Tahit atas pelaksanaan pemasangan Hawear Balwirin dan Sumpah Adat yang difasilitasi Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara.
Prosesi adat yang dilaksanakan oleh para Rat di kawasan Landmark dan dilanjukan penanaman Hawear pada 5 ( lima ) titik merupakan langkah awal pencegahan konflik antar warga / pemuda di wilayah Watdek, Ohoijang dan Langgur bahkan Maluku Tenggara.
Dalam konteks tersebut Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi forum kerukunan umat beragama ( FKUB ) Maluku Tenggara sebagai rumah bersama untuk mengembangkan moderasi beragama dalam merawat kerukunan di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya pada wilayah Watdek, Ohoijang dan Langgur.
Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan melalui Badan Kesbangpol dapat melakukan minimal diskusi dengan semua pihak terkait, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan di sertap kompleks, OKP, Ormas, LSM, Media dan lain – lain serta melibatkan narasumber yang obyektif dan kredibel .
Misalnya, mendiskusikan topik :
1.Strategi Aparat Kepolisian dalam upaya mendukung kodisifitas ketentraman dan ketertiban umum.
2.Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.
3.Strategi TNI dalam upaya mendukung keamanan nasional.
Tentu Kesbangpol dapat mengatur waktu sehingga tidak sekaligus atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena efisiensi belanja.
Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dalam penyusunan rencana aksi terpadu.Tim.
Menyangkut penanganan kekerasan fisik yang telah menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa, menjadi perhatian serius dan dituntut agar Kepolisian bekerja lebih profesional untuk menemukan pelaku dengan meningkatkan fungsi intelijen sehingga marwah dan kredibilitas Kepolisian Negara tetap terjaga dan tidak terkesan Polisi melakukan pembiaran dalam kasus ini.
Penulis Adalah Mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara
