Medan, Tualnews.com – Isu ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku, kembali mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM Nusantara 2025 yang digelar di Medan, Sumatra Utara, 26–29 Mei.
Delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Maluku secara tegas mengusulkan kepada pemerintah pusat membangun Gudang Bulog strategis di sejumlah titik kepulauan Maluku guna menjawab persoalan distribusi dan lonjakan harga bahan pokok.
Dalam forum yang dihadiri ratusan perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia, Koordinator Wilayah BEM Nus Maluku, Adam R. Rahantan, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur logistik pangan nasional, terutama di wilayah 3T.
Ia menyebut, minimnya gudang penyimpanan dan panjangnya rantai pasok telah membuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak efektif di kawasan timur.
“Harga pangan di Maluku selalu lebih tinggi dari wilayah barat. Negara harus hadir memperbaiki sistem logistik dari hulu ke hilir,” tegas Rahantan, keterangan tertulisnya via whatsaap kepada Tualnews.com.
Data BPS: Harga Beras di Maluku Capai Rp14.300/Kg
Menurut Rahantan, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menunjukkan per April 2025, harga beras medium di sejumlah kabupaten di Maluku mencapai rata-rata Rp 14.300/kg, jauh di atas harga rata-rata nasional sebesar Rp 11.900/kg.
” Perbedaan ini disebabkan rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah, ” Sorotnya.
Saat ini, kata dia, stok beras Bulog di Maluku hanya tersimpan di tiga titik utama yakni, Ambon, Tual, dan Namlea (Pulau Buru), dengan total kapasitas sekitar 28.500 ton.
” Kapasitas ini masih jauh dari memadai untuk menjamin kebutuhan pangan lebih dari seribu pulau di provinsi Maluku, terutama saat musim gelombang dan cuaca ekstrem mengganggu jalur pelayaran, ” Ujarnya.
Rekomendasi Strategis BEM Nus Maluku
BEM Nus Maluku menyerahkan dokumen rekomendasi resmi kepada forum Rakernas, yang memuat tiga poin utama:
1. Pembangunan Gudang Bulog di lokasi-lokasi strategis, guna memperpendek jalur distribusi dan memastikan ketahanan stok lokal.
2. Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk menghadapi ancaman bencana, krisis pangan, dan gejolak ekonomi.
3. Optimalisasi sinergi antara Bulog, Pemda, dan BUMN logistik untuk efisiensi pasokan, transparansi data, dan penurunan harga jual akhir.
Ketimpangan Pangan dan Ketidakadilan Struktural
Menurut Rahantan, ketimpangan harga pangan yang dialami wilayah timur merupakan dampak dari ketimpangan pembangunan nasional yang selama ini berat sebelah.
“Fokus pembangunan logistik dan pertanian terlalu dominan di Jawa dan Sumatra. Maluku dan wilayah timur hanya jadi penerima, bukan produsen yang diberdayakan,” katanya.
Ia menegaskan wilayah Maluku tidak boleh hanya menjadi konsumen beras kiriman dari pulau lain.
“Kami ingin Maluku punya kedaulatan logistik sendiri. Petani lokal harus dibina, dan masyarakat harus mendapat pangan murah dan berkualitas,” lanjutnya.
Seruan kepada Pemerintah Pusat
Melalui forum nasional ini, BEM Nus Maluku menyerukan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut secara konkret.
” Pembangunan gudang Bulog strategis di Maluku tidak semata-mata proyek infrastruktur, tetapi bagian dari kebijakan berkeadilan pangan nasional, ” Sebutnya.
BEM juga meminta agar program BBM Satu Harga diintegrasikan dengan distribusi Pangan Satu Harga, agar disparitas ongkos transportasi yang selama ini membebani harga sembako di Indonesia Timur dapat diatasi.
“Ini bukan sekadar usulan teknis, tetapi panggilan moral untuk membangun sistem pangan nasional yang inklusif dan berkeadilan,” Pungkas Rahantan.
