Teluk Bintuni, Tual News – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Provinsi Papua Barat, Yan Christian Warinussy, S.H, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Papua Barat untuk mengusut proyek Pembangunan Jembatan Kali Obie, Kampung Idoor, Distrik Wamesa, di Kabupaten Teluk Bintuni, yang terbenkalai dan sudah menghabiskan APBD 2,5 M.
” Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (human rights defender/HRD) di Tanah Papua, saya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Papua Barat, turun tangan mengusut kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Obie, Kampung Idoor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, sebab proyek pembangunan jembatan Kali Obie itu diperkirakan telah habiskan anggaran Rp 2,5 Milyar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023, ” Desak Warinussy dalam keterangan Pers tertulisnya via whatsaap kepada Tualnews.com, Senin ( 12 / 5 / 2025 ).
Dia menyesalkan kegiatan pembangunan jembatan Kali Obie tersebut yang belum rampung dan sama sekali belum dapat digunakan oleh warga masyarakat setempat.
” Akibatnya, atas inisiatif bersama warga masyarakat telah membangun jembatan sementara dari kayu yang hanya bisa dilewati orang / manusia berjalan kaki saja, ” Ujarnya.
Diakui, sesuai informasi yang diperoleh dan dihimpun dari masyarakat, pelaksana pembangunan proyek yang tidak selesai tersebut adalah Muhammad Makmur Memed Al-Fajri ( MMMAF).
” Oknum tersebut kini menduduki jabatan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, ” Ungkapnya.
Yan mengakui banyak proyek terbengkalai, cenderung menjadi lahan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah petinggi di Negeri Sisar Matiti itu, sebelum kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanes Manibuy -Joko Lingara saat ini.
” LP3BH Manokwari, meminta Bupati Manibuy dan Lingara segera melakukan pembersihan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, ” Pintahnya.
Warinussy berharap pembangunan jembatan Kali Obie mesti diusut tuntas hingga menemukan indikasi adanya keterpenuhan unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) serta unsur adanya kerugian negara, sehingga terduga pelakunya dapat diseret ke depan pengadilan, guna mempertanggung jawabkan perbuatan menurut hukum.
